Komisi IV Dorong Penyelesaian Kisruh UTD Loteng Melalui Revisi Perda OPD

oleh -196 views
Anggota Komis IV DPRD Loteng Legewarman

LOMBOKSATU.com – Pelayanan di Unit Transfusi Darah (UTD) Kabupaten Lombok Tengah terus dikeluhkan masyarakat. Tidak hanya itu, dugaan penyalahgunaan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) sekitar Rp 2,7 miliar mulai diusut jaksa.

Persoalan tersebut juga mendapat atensi dari para wakil rakyat di DPRD Lombok Tengah. Anggota Komis IV DPRD Lombok Tengah Legewarman mengatakan, persoalan UTD tidak hanya menyangkut pengelolaan anggaran ataupun pelayanan.

Status atau legalitas UTD, menurutnya perlu dipertanyakan. Mengingat sampai saat ini belum ada kejelasan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mana UTD bernaung, apakah Dinas Kesehatan atau RSUD Praya.

Di tengah ketidakjelasan tersebut, pemerintah daerah justru memberikan anggaran besar yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Seharusnya kata Lege, sebelum diberikan anggaran status UTD harus diperjelas terlebih dahulu, termasuk mengatur tata kelola keuangan dan pelayanan di dalamnya.

“Statusnya harus jelas karena berkaitan dengan nomenklatur anggaran supaya jelas nomenklatur anggaran,” kata Legewarman pada wartawan, Sabtu (24/04/2021).

Terkait hal tersebut, politisi Partai Bulan Bintang (PBB) mendorong revisi peraturan daerah (Perda) tentang OPD. Menurutnya, revisi Perda OPD merupakan solusi jitu menangani persoalan UTD.

Pihaknya meyakini revisi akan memperjelas status ataupun tata keloka di lembaga tersebut. “Bisa saja nanti kita jadikan sebagai lembaga mandiri dan tidak lagi mengelola anggaran dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah),” sambungnya.

Dalam pembahasan nanti pihaknya juga akan mendorong agar UTD bisa berjalan sendiri di bawah naungan lembaga Palang Merah Indonesia (PMI), sepeti UTD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Lebih lanjut Lege menjelaskan, permasalahan UTD Lombok Tengah ini sebenarnya akibat perbedaan pemahaman antara pengelola dan pemerintah daerah. Karena selama ini UTD dianggap naungan Dinas Kesehatan, pemerintah daerah kemudian merasa tidak memiliki keharusan membayar pelayanan ataupun fasilitas di UTD.

Lege menilai, jika tidak adanya penyelesaian, maka akan memicu persoalan internal dan berakhir di ranah hukum. Untuk itu Lege berharap pihak Kejari Lombok Tengah bisa meluruskan persoalan ini dengan baik.

“Kalaupun pemerintah daerah diharuskan membayar ke UTD, pada akhirnya akan kembali sebagai PAD. Jadi peran aparat penegak hukum dalam persoalan ini adalah memberikan pemahaman yang baik,” kata Lege.

Namun demikian, jika nantinya ada temuan penyalahgunaan anggaran seperti yang santer diisukan publik saat ini, pihaknya mendukung persoalan ini ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. “Kalau salah, harus ditindak. Siapapun yang nantinta terlibat harus diseret ke pengadilan,” pungkasnya. (dar)

No More Posts Available.

No more pages to load.