Dewan Ungkap Buruknya Pengelolaan Aset di Lombok Tengah

oleh -333 views

LOMBOKSATU.com – Status kepemilikan aset Pemkab Lombok Tengah, masih belum jelas. Berbagai upaya penertiban aset telah dilakukan selama ini, namun belum membuahkan hasil.

Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah L. Ramdhan mengakui, peneriban aset memang tidak mudah. Menurutnya, penyelesaian masalah aset tidak ubahnya seperti mengurai benang kusut.

L Ramdhan menilai pengelolaan aset pemerintah kabupaten sangat buruk. Hal itu tebukti banyaknya aset yang terbengkalai ataupun yang tidak jelas kepemilikannya. Contohnya beberapa Puskesmas, belum tercatat di bagian aset Pemarintah Kabupaten Lombok Tengah.

Hal ini kata Ramdhan, disebabkan kelalaian pemerintah. Akibatnya beberapa aset tersebut diklaim warga lantaran tidak pernah diurus dalam waktu yang lama. Belum lagi proses jual beli yang belum tuntas membuat aset-aset tersebut berpotensi diambilalih oleh pemilik sebelumnya.

Celakanya kata Ramdhan, data yang ada di bagian aset dengan arsip daerah, masih belum sinkron. Hal ini membuktikan bahwa pengarsipan data aset selama ini tidak dilakukan dengan baik.

“Masalah aset ini tidak bisa dibiarkan. Harus ada langkah kongkrit dari pemerintah daerah. Kalau tidak, semua aset kita akan diklaim warga,” kata Ramdhan, Selasa (16/03/2021).

Sementara itu, informasi yang berhasil dihimpun wartawan dari beberapa sumber, ada lahan aset milik pemerintah diduga sudah disertifikatkan. Salah satunya di Dusun Bumi Gora, Desa Kawo, Kecamatan Pujut.

Aset Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah seluas 7 are tersebut diduga sudah dijual kepada Murdi, salah seorang warga setempat. Diduga dana penjualan lahan tersebut masuk ke kantong beberapa oknum pejabat di Lombok Tengah.

Murdi yang dimintai keterangan membenarkan kepemilikan lahan tersebut. Namun ia menegaskan proses sertifikasinya sudah melalui jalur yang legal, yakni dengan melibatkan pihak pemerintah daerah.

Dikatakan Murdi, sebelumnya di lahan yang dimaksud berdiri bangunan milik pemerintah. Namun saat itu pemerintah daerah tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan.

Setelah ditelusuri oleh pemerintah desa, lahan tersebut merupakan milik perorangan atas nama Yam yang juga merupakan warga setempat. Lahan seluas 7 are tersebut ditukarkan dengan lahan seluas 17 are.

Adapun bangunan milik Pemda, diharkan Rp 1.810 rupiah sesuai ketentuan harga saat itu. “Lahan ini saya tukar guling dengan salah satu aset saya,” terangnya.

Setelah tukar guling, dilanjutkan dengan pembuatan sertifikat pada tahun 2015 dan terbit dua tahun kemudian. Proses pengurusan serifikat dan lainnya juga diketahui oleh beberapa anggota dewan periode sebelumnya dan telah dinyatakan tidak ada masalah.

Diakuinya, beberapa lahan pemerintah kabupaten di Desa Kawo memang tidak pernah diurus. Sehingga sangat mungkin kedepan lahan lahan tersebut kembali dikuasai oleh pemilik sebelumnya.

“Makanya orang sering penasaran bagaimana saya mendapatkan lahan ini, tapi mungkin ini keberuntungan saya,” kata Murdi di rumahnya, Senin (14/03/2021.

Sementara mengenai dana yang dikeluarkan saat proses pengurusan lahan, menurutnya sangat wajar. “Kita semua butuh makan lah,” kata Murdi.

Baginya, persoalan ini sudah basi. Bahkan rencana penertiban aset yang digagas DPRD Lombok Tengah, menurutnya sudah terlambat.

Untuk itu ia mengingatkan pihak DPRD agar tidak lagi mengusik lahan miliknya tersebut, karena tahapan pengambilalihanya sudah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

“Lucu, kenapa baru sekarang, sudah telat pak dewan. Lebih baik sekarang urus yang belum diambilalih, jangan mengotak atik tanah kami,” pungkasnya.

Sementara itu mantan anggota periode sebelumnya, Syamsul Qomar mengatakan bahwa lahan yang ditempati Murdi tersebut tidak tercatat di bagian aset. “Pemda belum bayar dan tidak tercatat di aset, bisa dicek,” kata Qomar.

Terlapas dari hal tersebut pihaknya mendorong pemerintah segera melakukan verifikasi aset, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Hal ini penting dilakukan mengingat selama ini Lombok Tengah merupakan daerah dengan predikat pengelolaan keuangan dan aset sangat baik.

Mengingat pemerintah Lombokn Tengah tiapa tahun dapat penghargaan dengan pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Percuma kita dapat WTP tapi aset kita tidak jelas,” kata Qomar.

Pihaknya juga mendorong gedung dan tanah kosong milik pemerintah kabupaten Lombok Tengah segera dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Sementara itu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Tengah Hj. Baiq Aluh Windayu belum bisa dimintai keterangan terkait persoalan ini. (Dar)

No More Posts Available.

No more pages to load.