Sinkronisiasi Data JPS, Sekda Lombok Timur Berikan Catatan Sebagai Solusi

oleh -141 views

LOMBOKSATU.com – Belum rampungnya data penerima Jaringan Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat terdampak covid-19 di Lombok Timur membuat pemerintah harus bekerja keras dan membuat langkah strategis guna menyelesiakan persoalan sinkronisasi data penerima bantuan agar semua masyarakat bisa menerimanya.

Sekda Kabupaten Lombok Timur, HM. Juaini Taofik

Sekda Kabupaten Lombok Timur, HM. Juaini Taofik menyampaikan, setelah menyimak diskusi yang dilakukan pihak kepala desa di Lombok Timur, Sekda akhirnya memberikan beberpaa tanggapan atau catatan sebagai solusi.

“Tiyang (saya) menyimak diskusi Bapak Ibu dari awal sampai akhir, izin kami memberikan tanggapan: Pak Bupati sudah menugaskan kami (Sekda) sebagai koordinator dalam pelaksanaan jaring pengaman sosial ini,” tegas Sekda dalam WA Grup, Senin (27/04/2020).

Ditegaskan pula, kondisi di tengah covid-19 dan mendesaknya data yang harus segera selesai dengan regulasi tidak boleh dobel. “Memang kondisi kita sama-sama sulit di tengah harapan masyarakat dan tekanan regulasi yang ada, dimana regulasi menghendaki seluruh penerima JPS tidak boleh double dan harus dibuktikan dengan nomor Kartu (KK) Keluarga,” tegasnya.

“Hari ini kami (Senin (27/04/2020) mendapat laporan dari Kadis Dukcapil bahwa ada sekitar 20 ribuan KK yang sudah jadi, tapi belum dibagi kepada yang punya atau warga, dan tentu dapat dipakai sebagai dasar dalam pemberian JPS ini.”

Sampai tadi sore (Senin (27/04/2020), lanjut Sekda, sudah ada 150an desa yang sudah selesai datanya sesuai nama dan alamat untuk paket sembako kabupaten.

“Mengingat kontrak pengadaan sembako harus disegerakan, maka kami memesan dulu sejumlah 70 ribu paket berdasarkan data dari Dukcapil, tentu dengan pendekatan KK bukan seorang warga,” ungkapnya.

Jika dalam tahap pertama ini, kata Sekda, Pemkab belum dapat mengakomodir seluruh usulan dari masing-masing desa, karena adanya KK baru pada bulan Januari-April 2020.

“Karena ada KK yang belum terdaftar, maka Dukcapil akan segera menerbitkan nomor KK berdasarkan verifikasi faktual, dan cukup nomornya dulu (tidak mesti kartunya), siapa tahu ada keterbatasan blangko, terhadap KK tersebut dipastikan mendapatkan double di bulan Mei,” tegasnya.

Mengingat pengadaan sembako ini tidak bisa cepat, ada kemungkinan paket bulan April, terpaksa didistribusi pada bulan Mei, sehingga jaraknya tidak terlalu lama.

“Demikian tanggapan kami, hal ini ditempuh semata-mata untuk mendekatkan harapan masyarakat bawah melalui Bapak Ibu Kades dengan regulasi yang harus kita jalankan,” ulasnya.

Diakui Sekda, dalam hal ini, pasti ada plus minusnya, tapi pihaknua yakin jika saling bahu-membahu menjelaskannya kepada publik atau masyarakat, insyaAlloh akan bisa berujung baik dan sebaliknya.

“Oleh karena itu, kami mohon peran serta kita semua untuk bersama-sama. Kami siap mensosialisasikannya kembali kepada masyarakat melalui media dan dalam bentuk surat sebagai dasar kita semua menjalankan JPS ini, setelah semua paket ini terang benderang by name by edresa-nya,” ulas Sekda.

Semua masyarakat tetap akan mendapatkan JPS. “Konsep tetap KK, jika ada usulan desa yang baru atau nambah, maka verifikasi faktual dulu, selanjutnya Dukcapil memastikan kelayakan KK-nya, jika dapat no KK baru sebagai data tambahan. Akuntablitas dan akomodatif harus seiring sejalan, konsep penganggaran keuangan Negara,” pungkasnya.

No More Posts Available.

No more pages to load.