Dampak COVID-19, Pemerintah Berikan Bantuan Selama 3 Bulan

oleh -106 views

LOMBOKSATU.com – Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) telah berdampak secara luas, baik sosial atau ekonomi. Terlebih lagi setelah pemerintah melakukan imbaun untuk lockdown dan tetap tinggal di rumah.

Tim Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 Lombok Timur saat video conference dengan awak media

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Timur, HM. Juaini Taofik mengatakan, dampak dari lockdown ini sangat besar sehingga pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten hingga desa akan memberikan jaring pengaman sosial (JPS) selama tiga bulan (April, Mei, dan Juni 2020).

“Bantuan yang diberikan kepada semua masyarakat berupa JPS dari pemerintah pusat, JPS Gemilang dari provinsi, JPS Lombok Timur, dan JPS dari desa,” ungkap Sekda saat video conference, Jumat (17/04/2020).

Baca: Hindari Bantuan Dobel, Bupati Bentuk Tim Verifikasi

Dijelaskan, jumlah bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat tidak masuk PNS, TNI, Polri, DPR, pengusaha menengah ke atas, karena dampaknya pada mereka relatif kecil dibandingkan dengan masyarakat lain karena mereka memiliki gaji tetap.

Dijelaskan, nilai bantuan pada masyarakat itu berbeda-beda, termasuk jadwal penerimaannya. Oleh sebab itu ia berharap masyarakat untuk maklum karena sumber anggarannya berbeda tapi prinsifnya adalah pemerataan supaya semuanya dapat dan tidak dobel.

Adapun nilai BLT dari pemerintah pusat dan desa sebesar Rp 600 ribu yang langsung masuk ke rekening masyarakat. Sementara bantuan JPS Gemilang, JPS Lombok Timur masing-masing senilai Rp 250 ribu berupa paket sembako.

“Tantangan kita dalam pemberian bantuan ini adalah pendataan, namun demikian kita telah membentuk tim verifikasi data agar semua sinkron. Kita juga akan minta kepala desa untuk melakukan kroscek data,” ungkapnya.

Sementara untuk akuntabelnya bantuan itu, lanjut Sekda, pemerintah desa juga diharapkan mengumumkan secara terbuka terkait data masyarakat penerima bantuan agar masyarakat semuanya tahu.

Terhadap pemerintah desa, Sekda berharap pemerintah desa harus merubah anggaran sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan. Ia juga mengimbau pemerintah desa tidak perlu khawatir membelanjakan uangnya pada pihak ketiga selama mengacu pada aturan.

No More Posts Available.

No more pages to load.