Satu Tahun SUKMA, Badran Achsyid Sebut Layanan Administrasi Patut Diacungi Jempol

oleh -213 views

LOMBOKSATU – Satu tahun kepemimpinan banyak mendapat apresiasi dan tanggapan positif dari berbagai kalangan masyarakat Lombok Timur termasuk dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Sebelumnya Ketua DPRD, Muhrnan memberikan apresiasi terhadap progres pembangunan yang dilakukan pasangan SUKMA saat ini sudah banyak capaian pada layanan dasar yang perlu dioptimalkan fungsinya.

Baca: Satu Tahun Kepemimpinan SUKMA

Badran Achsyid

Kali ini mendapatkan apresiasi dari Wakil Ketua DPRD, M. Badran Achsyid melihat keberhasilan pasangan SUKMA selama 12 bulan dari sisi pelayanan dan administrasi terutama layanan administrasi kependudukan yang saat ini dipusatkan di kecamatan.

“Saya melihat selama 12 bulan pasangan SUKMA menjalankan roda pemerintahan di Lombok Timur ini dari segi percepatan administrasi patut diacungi jempol,” ujar Badran di Selong, Kamis [03|10|2019].

Menurutnya, saat ini pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan yang sebelumnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lombok Timur telah memberikan kemudahan bagi masyarakat.

“Begitu juga terhadap penanganan kasus stunting, angkanya terus mengalami penurunan. Demikian juga terhadap perlindungan perempuan dan anak terus ditingkatkan oleh pemerintahaan saat ini,” ujar politisi Gerindra itu.

Badran berharap kepada bupati dan wakil bupati kedepan untuk lebih fokus lagi pada kepentingan rakyat, tidak lagi berkutik pada lingkaran kepentingan golongan tertentu.

Badran juga berharap kemajuan yang telah dicapai selama satu tahun pasangan SUKMA saat ini harus terus dipacu. “Kita harus berpikir bagaimana program kedepan untuk kemajuan Lombok Timur,” jelasnya.

Satu hal yang masih menjadi ganjalan, kata Badran Achsyid, sampai dengan saat ini pemerintah Lombok Timur belum memiliki peraturan daerah (Perda) tentang pengelolaan investasi, begitupun dengan proyeksi bagaimana investasi.

“Apabila Perda tentang investasi ini ada, maka daerah akan maju sehingga pemerintah tidak lagi mengandalkan pungutan PAD (pendapatan asli daerah) dari pedagang pasar,” papar politisi asal dapil 3 itu.

Kedepan pihaknya akan merancangan peraturan tersebut dengan mengajak pemerintah untuk membuat Perda Tata Kelola Investasi, agar dapat memberikan kenyamanan dan kepastian bagi investor.

No More Posts Available.

No more pages to load.