Program pengadaan barang teknologi informasi dan informatika (TIK) yang seharusnya menjadi salah satu capaian prestisius Dinas Pendidikan (Disdik) Lombok Tengah ini malah menuai polemik di internal. Diduga oknum pejabat dinas malah kena angin kipasan duit “saweran” .
Oleh: Darwis – Lombok Tengah
Polemik pengadaan barang TIK di Disdik tahun ini belum terurai. Selain pengelolaan yang belum clear, dugaan adanya “saweran” uang proyek memicu panasnya polemik oknum yang terlibat.
Program pengadaan TIK yang semestinya berjalan mulus, saat ini masih didera dengan polemik di internal. Diperparah lagi adanya dugaan oknum makelar yang berseliweran turut mengambil peran dalam prosesnya.
Polemik proyek TIK di Lombok Tengah tahun ini diduga karena tidak tertibnya penanganan program hingga aksi rebutan kewenangan di Disdik Lombok Tengah sehingga berpotensi dibawa ke ranah hukum.
Sebagian kecil persoalan pelik yang dihadapi beberapa bulan terakhir masih belum terurai. Penyelesaiannya pun ibarat mengurai benang kusut dan pastinya sangat menguras tenaga dan pikiran para pejabat yang terlibat di dalamnya.
Di tengah keruwetan tersebut, muncul lagi persoalan baru, yakni dugaan adanya uang “saweran” yang beredar di dinas yang diduga menguntungkan sejumlah pihak.
Hasil investigasi, sejumlah oknum pejabat di Disdik Lombok Tengah diduga sudah kena kipas-kipas duit “saweran” program TIK. Tidak tanggung-tanggung, uang yang dieksekusi para oknum tersebut dari sejumlah pihak mulai dari puluhan hingga ratusan juta per orang.
Bahkan, salah seorang oknum pejabat diduga menerima aliran dana ratusan juta dari salah seorang calon rekanan proyek TIK yang bersumber dari dana alokasi khusus kementerian pendidikan tersebut.
Lucunya lagi, dengan alasan agar lebih aman dan rahasia, salah seorang oknum pejabat di Disdik Lombok Tengah diduga meminta proses penentuan rekanan dilakukan di hotel dan meminta dana sewa hotel ke para pihak yang ingin diloloskan.
Kondisi diperparah dengan banyaknya oknum makelar yang ikut nimbrung dalam persoalan ini dari latarbelakang beragam. Mulai dari LSM, kader organisasi dan lainnya, diduga ikut ambil kesempatan.
Celakanya, para oknum makelar tersebut diduga ikut kecipratan uang “saweran” yang nilainya cukup fantastis.
Ibarat pepatah, sepandai apapun menyimpan bangkai pasti akan tercium. Angin kipasan uang “saweran” yang tadinya menyejukkan, kini terasa panas.
Namun saat dikonfirmasi, para pejabat yang bersangkutan tidak bisa dimintai tanggapan dengan alasan sibuk.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Lombok Tengah HL Idham Khalid tidak menjawab pertanyaan wartawan perihal dugaan uang ‘saweran” ratusan juta di instansi yang dipimpinnya.
Sementara itu Wakil Ketua Gapensi Lombok Tengah M Irpan mengaku telah mengumpulkan sejumlah bukti dan pengakuan dari berbagai pihak terkait proyek TIK.
Hasilnya sangat mencengangkan. Dugaan bagi-bagi saweran dan jatah proyek TIK tahun ini sudah sangat terang benderang. Peredaran uang dalam program pemerintah pusat ini, diduga berjalan sangat masif.
Sayangnya kata Irpan, para “makelar” bahkan pejabat tersebut rata-rata “pemain amatiran”. Sehingga gerak dan sepak terjang mereka sangat mudah terbaca.
“Kalau mau main yang rapi dong. Kalau sudah kacau seperti ini yang rusak kan Lombok Tengah,” kata Irpan di Praya, Selasa (24/05/2022).
Dikatan Irpan, modus permainan para makelar amatiran tersebut seringkali dilakukan menjual para pejabat tertentu untuk meyakinkan korbannya. Mereka mengirim foto momen kebersamaan bersama pejabat tertentu.
Hal itu menurutnya sangat norak dan jadi bahan candaan para distributor dan bos-bos besar di pusat. “Kalau dalam perkara seperti ini, jual menjual nama pejabat itu jurus lama,” sindirnya.
Perlu diketahui kata Irpan, serapi apapun kebohongan akan disembunyikan oleh para pemain di daerah, pasti akan terbongkar. Sebab para pengusaha yang terlibat di dalam proyek seperti ini bukan kelas kaleng-kaleng. Segala informasi dan perkembangan di daerah, pasti terendus.
Ia menegaskan, para makelar amatiran ini tidak tahu kondisi sebenarnya. Walaupun kelihatannya bos-bos ini gontok-gontokan, tapi di pusat mereka selalu ngopi bareng di satu meja dan memantau daerah.
“Saya terjun di pengadaan TIK ini sejak 2018. Dan bukannya sombong, tidak ada yang lebih paham tentang pelaksanaan proyek TIK di Lombok Tengah selain saya,” kata Irpan.
Lucunya lagi kata Irpan, oknum pejabat di Disdik seakan sok eksklusif. Padahal menurutnya, proses pemilihan rekanan bisa dilakukan di manapun, bahkan di tempat remang-remang sekalipun.
“Selama ada signal dan kuota HP, dimana saja diklik, bisa. Jadi tidak perlu sewa hotel segala,” ujarnya kontraktor yang telah lama menggeluti dunia proyek itu.
Terlepas dari hal tersebut, pihaknya berharap agar persoalan ini dijadikan bahan evaluasi khususnya para pejabat di Disdik Lombok Tengah yang saat ini diduga menuai polemik.
Sebab salah satu akar persoalan juga akibat kurang pahamnya beberapa pejabat teknis di Disdik terhadap proyek TIK. “Kita berharap kejadian ini tidak terulang lagi,” pungkasnya.
