LOMBOKSATU.com – Pj. Bupati Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik memimpin rapat koordinasi (rakor) membahas sejumlah agenda yang berlangsung Senin (10/02/2025).
Rakor yang tersebut diikuti pejabat eselon II, Direktur RSUD, dan kepala bagian lingkugan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur.
Salah satunya, antisipasi dan penanggulangan bencana hidrometeorologi, meski pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran, namun penanggulangan bencana tidak berlaku,
“Meskipun kita sedang efisiensi tetapi bilamana itu sangat dibutuhkan, tidak usah ragu. Untuk operasional bencana, unlimited,” tegasnya.
Ia juga meminta agar komunikasi dan koordinasi antara OPD terkait semakin intensif, mengingat cuaca buruk diperkirakan masih akan berlangsung hingga akhir Februari.
Ia juga mengingatkan terkait administrasi seperti penuntasan analisa jabatan dan analisis beban kerja, penyelesaian hutang jatuh tempo (hujat), dan tahapan pengadaan barang jasa.
Ia berharap seluruhnya dapat segera dituntaskan sebelum pelantikan kepala daerah terpilih memimpin Lombok Timur.
Kaitan dengan pelantikan Kepala Daerah terpilih yang rencananya dilaksanakan pada 20 Februari mendatang, Pj Bupati meminta agar seluruh persiapan.
Seperti rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati dan serah terima memori jabatan segera dimatangkan.
Karena itu komunikasi dan koordinasi intensif perlu dilakukan dengan pihak-pihak terkait sehingga semuanya lancar tanpa ada hambatan.
Kepala BPKAD H. Hasni menyampaikan kas daerah cukup untuk melakukan percepatan pembayaran hutang jatuh tempo (hujat) tahun 20024 lalu.
Terlebih sebagian besar hujat telah dibayarkan. Karena itu ia meminta OPD dapat segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan.
Hasni juga menyampaikan, terkait efisiensi anggaran Pemda melakukan penghematan dengan memangkas biaya perjalanan dinas sampai 22%, kecuali untuk Inspektorat.
Penghematan juga dilaksanakan terhadap agenda acara seremonial, dan pembelian kendaraan dinas (kecuali untuk Bupati dan Wakil Bupati).
Ia menjelaskan pula ada refocusing Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Untuk itu pembangunan fisik yang sangat dibutuhkan akan diambilkan dari hasil penghematan yang dilakukan Pemerintah Daerah.
