LOMBOKSATU.com – Sebanyak 61 Penjabat (Pj.) Kepala Desa se-Lombok Timur resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya, Selasa (18/08/2026).
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin yang hadir dalam pelantikan tersebut menegaskan bahwa penetapan 61 Pj. Kades merupakan amanah dan kepercayaan besar masyarakat. Para Pj. Kades ditetapkan berdasarkan usulan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setelah melalui tahapan verifikasi ketat oleh pemerintah daerah.
Bupati mengingatkan, meskipun masa jabatan para Pj. Kades bersifat sementara hingga terpilihnya kepala desa definitif, kepemimpinan mereka menjadi cerminan profesionalisme dan integritas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sejalan dengan agenda Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang dijadwalkan berlangsung Februari mendatang, Bupati menginstruksikan seluruh Pj. Kades bersikap adil, netral, serta tidak memihak kepada calon mana pun.
Menurutnya, indikator keberhasilan seorang Pj. Kades terletak pada kemampuannya menghadirkan rasa aman, ketenteraman, dan kedamaian di tengah masyarakat selama menjalankan amanah kepemimpinan di desa.
Selain menjaga netralitas, Bupati mengingatkan Pj. Kades terkait validasi data Perlindungan Sosial (Perlinsos). Mereka diminta turun langsung memastikan seluruh masyarakat miskin dan rentan di wilayah masing-masing terdata secara benar.
Langkah tersebut diperlukan agar tidak ada masyarakat yang terlewat dari program bantuan pemerintah. Karena itu, validasi data Perlinsos harus menjadi bagian penting dari tanggung jawab Pj. Kades selama menjalankan tugas di masing-masing desa.
Dalam tata kelola pemerintahan desa, Bupati mengimbau para Pj. Kades menerapkan pola hidup sederhana, mengedepankan silaturahmi, serta menghindari penyampaian janji-janji yang tidak realistis kepada masyarakat.
Bupati juga menggarisbawahi pentingnya koordinasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang tidak mampu ditangani secara individu. Menurutnya, hal tersebut menjadi alasan pentingnya struktur pemerintahan hingga tingkat terbawah, seperti dusun dan desa.
Ia menjelaskan, struktur pemerintahan tersebut menjadi tempat pertama masyarakat menyampaikan berbagai persoalan dan mengadu ketika menghadapi kendala. Karena itu, kehadiran pemerintah desa harus benar-benar dirasakan masyarakat.
Atas dasar itu, Bupati menginstruksikan para Pj. Kades segera kembali ke desa masing-masing setelah pelantikan untuk duduk bersama masyarakat serta menjalankan amanah kepemimpinan dengan penuh tanggung jawab.
