Lombok Timur — Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Lombok Timur Hj. Ra’yal Ain Warisin menegaskan pentingnya kebersamaan dan sinergi lintas sektor dalam menyukseskan berbagai program pemerintah daerah.
Menurutnya, keterbatasan sumber daya, terutama anggaran, membutuhkan kolaborasi antarpihak agar berbagai program pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan secara optimal. “Seberat apa pun tugas dan program yang kita hadapi akan terasa ringan apabila dikerjakan secara bersama-sama,” tegas Hj. Ra’yal Ain Warisin, Jumat (3/7/2026).
Hal tersebut disampaikan Hj. Ra’yal Ain dalam acara penandatanganan perjanjian kerja sama antara TP PKK Kabupaten Lombok Timur dengan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan NGO tentang sinergi dukungan program kegiatan Pokja I, II, III, dan IV TP PKK.
Ia menilai kolaborasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan dalam mengawal keberhasilan program pemerintah daerah. Dengan keterbatasan anggaran yang tersedia, sinergi lintas sektor diperlukan untuk memperluas jangkauan sekaligus meningkatkan efektivitas program.
Dalam kesempatan tersebut, Hj. Ra’yal Ain memaparkan sejumlah langkah konkret TP PKK dalam merespons persoalan mendasar masyarakat, termasuk sanitasi dan kesehatan.
Untuk menangani persoalan sanitasi, TP PKK mengoptimalkan peran kelompok kerja (Pokja) yang berkaitan dengan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat serta kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Sementara pada aspek kesehatan, penguatan dilakukan melalui integrasi layanan Posyandu.
Ia menyampaikan, terdapat enam OPD yang akan bersinergi dan bergabung dalam pelaksanaan layanan Posyandu. Karena melibatkan berbagai perangkat daerah dan sektor, sinergi tersebut membutuhkan landasan kerja sama yang jelas.
“Kita ingin membangun kerja sama agar ada payung hukumnya yang jelas dalam mengimplementasikan program di lapangan,” tambahnya.
Selain sanitasi dan kesehatan, Ketua TP PKK juga menyoroti dua persoalan sosial yang menjadi perhatian serius di Lombok Timur, yakni stunting dan perkawinan usia anak.
Menurutnya, kedua persoalan tersebut memiliki keterkaitan dalam rantai sebab-akibat yang perlu ditangani secara komprehensif. Perkawinan anak, misalnya, dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi keluarga.
Salah satu faktor yang turut disoroti adalah ketika orang tua bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kondisi tersebut dapat mengurangi intensitas pengawasan terhadap anak karena pengasuhan kemudian dialihkan kepada anggota keluarga lainnya.
Karena itu, penguatan kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memastikan berbagai persoalan tersebut ditangani secara terpadu, mulai dari aspek keluarga, kesehatan, pendidikan, sosial, hingga pemberdayaan masyarakat.
