LOMBOKSATU.com — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memperkuat pengendalian inflasi menjelang Ramadan setelah mencatat kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada pekan kedua Februari 2026.
Langkah itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi M2 Februari 2026 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri, Rabu (18/02/2026). Rapat diikuti Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Lombok Timur secara virtual dari Ruang Command Center.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir meminta daerah bergerak cepat menjaga harga dan pasokan pangan. “Pemerintah daerah perlu memastikan distribusi dan pasokan komoditas strategis tetap aman. Pengendalian inflasi harus konsisten agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Data inflasi mingguan menunjukkan Lombok Timur mencatat perubahan IPH sebesar 7,30 persen. Angka ini tertinggi di NTB dan juga tertinggi secara nasional dari 360 kabupaten/kota yang dipantau.
Kenaikan dipicu lonjakan harga cabai rawit, cabai merah, dan daging sapi. Komoditas tersebut umumnya naik menjelang Ramadan karena permintaan meningkat.
Tomsi menegaskan, stabilitas harga harus dijaga untuk melindungi daya beli warga. “Inflasi yang terkendali akan menjaga daya beli masyarakat, terutama menjelang Ramadan,” katanya.
Dalam rapat itu, daerah diminta mengamankan stok, memperlancar distribusi, memantau harga harian, dan menggelar operasi pasar jika diperlukan. Koordinasi lintas OPD dan pemerintah desa juga diperkuat.
Selain inflasi, rakor membahas Jaminan Produk Halal dan evaluasi Program 3 Juta Rumah. Pemerintah daerah diminta memastikan dukungan perizinan dan tata ruang agar program berjalan efektif.
Pemkab Lombok Timur menyatakan siap memperkuat pengawasan dan koordinasi agar masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang tanpa tekanan kenaikan harga yang signifikan.
