LOMBOKSATU.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melakukan perombakan besar di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sebanyak 170 pejabat Eselon III dan IV dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya, Jumat, (17/10/2025) di Pendopo Bupati Lombok Timur.
Pelantikan ini disaksikan langsung oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik.
Pejabat manajerial yang dilantik dengan rincian jabatan administrator sebanyak 119 orang, serta jabatan Pengawas sebanyak 51 orang.
Dalam sambutannya, Bupati Lombok Timur mengingatkan tentang sumpah jabatan yang telah diucapkan oleh para pejabat yang baru dilantik.
Ia berharap para pejabat ini benar-benar melaksanakan amanah baru dengan baik. “Pengalaman yang sudah didapat di tempat lama, harus disesuaikan di tempat yang baru,” harapnya.
Ia berharap agar membangun komunikasi, berkoordinasi dan bekerja sama, agar SDM semakin meningkat.
“Jabatan yang Anda pegang, untuk melayani masyarakat dengan baik dan bekerja menjadikan Kabupaten Lombok Timur lebih baik lagi,” pesannya.
Menurutnya, mutasi atau rotasi jabatan ini merupakan hal biasa dalam kehidupan ASN, yakni sebagai penyegaran.
Selanjutnya ditegaskan bahwa penempatan para pejabat ini disesuaikan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki. Namun begitu tetap akan dilakukan evaluasi enam bulan ke depan.
“Mutasi ini bersih dan clear. Untuk itu, tetaplah berfikir positif. Ini kewajiban sebagai ASN. Di mana pun Anda bertugas sekarang, bekerjalah dengan baik dan serius,” tegasnya.
Ia menegaskan, tahun 2026 mendatang Pemda pengurangan anggaran hingga Rp 329 milyar, maka pemda harus terus berkoordinasi dan membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat.
Pengurangan anggaran yang begitu besar mengharuskan Pemda melakukan efisiensi, di tengah berbagai tantangan seperti angka kemiskinan dan persoalan lainnya.
Untuk itu ia meminta kerja keras seluruh pihak, terutama pejabat baru untuk membantu menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian daerah.
