LOMBOKSATU.com – Di balik geliat pembangunan yang terus digalakkan, belasan ribu keluarga di Lombok Timur masih hidup dalam lingkaran keterbatasan. Mereka berjuang keras setiap hari, berharap hadirnya perubahan nyata yang membawa harapan baru.
Harapan mereka sederhana, kesempatan untuk hidup lebih layak, tanpa rasa takut terlilit utang rentenir atau kehilangan harapan karena kemiskinan yang turun-temurun. Di titik inilah peran kolaborasi menjadi penting. Ketika pemerintah daerah, provinsi, pusat, bergandengan, jalan keluar dari lingkaran kemiskinan bukan lagi sekadar mimpi.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin memaparkan data terkini terkait tingkat kemiskinan di Lombok Timur sebagai langkah awal untuk menguatkan sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat agar masyarakat yang terdera kemiskinan lepas belenggu.
Bupati Haerul Warisin menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan di Lombok Timur masih berada di angka 14,51%, dengan kategori miskin ekstrem mencapai 3,21%. “Untuk yang miskin ekstrem ini ada sekitar 15 ribu kepala keluarga atau setara dengan 46 ribu orang. Angka ini menjadi perhatian serius bagi kami,” ujarnya, Senin (25/08/2025)
Di balik angka-angka yang dipaparkan, ada cerita sunyi yang sering kali tak terdengar. Ada banyak petani kecil di kaki Gunung Rinjani, misalnya, harus rela menjual hasil panennya dengan harga murah karena tak punya pilihan lain.
Sementara di pesisir selatan, ada banyak masyarkat nelayan tetap melaut meski berhadapan ombak tinggi, demi memastikan anaknya bisa tetap bersekolah. Mereka adalah wajah nyata dari puluhan ribu masyarakat miskin ekstrem yang disebutkan Bupati.
Kisah-kisah itu seakan menjadi pengingat bahwa kemiskinan bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan soal martabat manusia. Bagi mereka yang hidup dalam keterbatasan, setiap rupiah begitu berarti, setiap bantuan menjadi cahaya, dan setiap kebijakan yang tepat sasaran mampu mengubah masa depan
Berdasarkan identifikasi yang dilakukan Dinas Sosial, kelompok rentan mayoritas berasal dari sektor petani, nelayan, pedagang asongan, pedagang kaki lima, dan pedagang rumahan masih banyak mengalami kesulitan perekonomian.
Kondisi itu, sebagai langkah strategis, Pemerintah Lombok Timur telah memulai intervensi dengan memberikan modal usaha untuk membantu masyarakat lepas dari jeratan rentenir. Upaya ini didukung oleh penambahan anggaran sebesar Rp 20 miliar.
Bupati juga menyebut kolaborasi dengan Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) dan seluruh mitra strategis, mulai dari perusahaan melalui program CSR (Corporate Social Responsibility), individu dermawan, hingga NGO (Non-Governmental Organization).
Menurutnya, pengentasan kemiskinan membutuhkan kekuatan bersama, karena pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan dari lembaga keagamaan, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil diyakini mampu mempercepat upaya meningkatkan kesejahteraan warga.
“Upaya ini didukung oleh data desa yang valid dan akurat serta koordinasi erat dengan berbagai stakeholder,” tambah bupati yang juga partai Gerindra Lombok Timur itu.
Bupati berharap Program Desa Berdaya yang diusung oleh pemerintah pusat dapat membantu percepatan penanganan kemiskinan di Lombok Timur. “Pengentasan kemiskinan di Lotim tidak bisa hanya dilakukan oleh kami di kabupaten, tetapi juga memerlukan dukungan kuat dari provinsi dan pusat,” tambahnya.
Ia juga menyampaikan usulan dua desa yang dianggap layak menjadi target Program Desa Berdaya, yakni Desa Tete Batu dan Desa Pringgabaya Utara. Diharapkan, kedua desa tersebut dapat menjadi contoh keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan melalui program kolaboratif.
Pertemuan ini, selain dihadiri Wakil Gubernur Hj. Indah Damayanti juga dihadiri para pemimpin daerah, seperti Bupati Dompu, Bupati Sumbawa Barat, Walikota Mataram, Bupati Sumbawa, Wakil Bupati Bima, Sekda Kota Bima, Wakil Bupati Lombok Barat, Sekda Lombok Utara, dan sejumlah pimpinan OPD terkait.
