LOMBOKSATU.com – Dugaan penyelewengan dana hibah kubah Masjid Agung Praya, Lombok Tengah semakin melebar.
Saat ini, tata kelola keuangan masjid kebanggaan warga Lombok Tengah tersebut juga mulai dikorek-korek oleh masyarakat.
Aktivis LSM Lombok Tengah, Lalu Tajir Syahroni mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) segera turuntangan dalam persoalan ini.
Pihak kepolisian maupun kejaksaan diminta segera mengusut pengelolaan keuangan Masjid Agung secara menyeluruh.
Hal ini menurutnya sangat penting untuk memastikan anggaran Masjid Agung yang sebagian bersumber dari sumbangan jamaah tersalurkan dengan baik.
Hal itu penting untuk menjawab keraguan masyarakat terkait pengelolaan anggaran di bangunan yang mejadi icon Lombok Tengah tersebut.
“Persoalan ini harus diusut, termasuk APH tidak ada salahnya turun. Yang jelas semuanya harus dibuka seluas luasnya,” ungkap Lalu Tajir, Rabu (05/04/2023).
Menurutnya, polemik hibah Masjid Agung diduga hanyalah bagian kecil saja. Pihaknya menduga masih banyak anggaran yang tidak jelas peruntukannya di Masjid Agung Praya.
Kecurigaan itu kata Tajir semakin kuat dengan besarnya anggaran yang dikelola selama ini. Di satu sisi, bangunan Masjid Agung Praya tidak mengalami perubahan signifikan.
Bayangkan saja kata Tajir, dana yang telah digelontorkan pemerintah untuk merampungkan pembangunan masjid agung sangat besar.
Terutama di era pemerintahan Bupati Suhaili, Masjid Agung Praya menjadi salah satu prioritas utama.
Di era Suhaili, intervensi anggaran secara besar-besaran dilakukan. Miliaran rupiah digelontorkan, belum lagi potongan gaji belasan ribu PNS setiap bulan saat itu, menambah kas Masjid Agung Praya.
Begitu juga sumbangan dari pihak lain, diduga terus mengalir. Bahkan banyak sumber pendanaan yang diduga tidak jelas lainnya.
Disebutkan, kana yang dikelola selama pemerintahan Suhaili yang konon masuk ke masjid Agung Praya ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah.
Dengan dana tersebut, Masjid Agung Praya seharusnya sudah mentereng dan bisa jadi menjadi masjid termegah di NTB.
Tapi kata Tajir, fakta di lapangan justru sebaliknya. Keluhan seputar kondisi bangunan masjid mulai dari bocor hingga penataan masjid yang kurang rapi, masih saja terdengar.
Dengan fakta tersebut, pertanyaan besar yang muncul di masyarakat, dikemanakan anggaran yang begitu besar selama ini?
Sangat wajar jika ada sebagian masyarakat menilai bahwa Masjid Agung hanya tameng dan dijadikan alat untuk mengeruk uang daerah maupun jamaah.
Sedangkan uangnya, dicurigai dibagi-bagi atau bahkan digunakan untuk kepentingan politik oknum tertentu.
Parahnya lanjut Tajir, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan masjid Agung Praya sangat jarang diketahui masyarakat.
Selama ini masyarakat terkadang hanya tahu jumlah sumbangan kotak amal di hari Jumat. Sementara informasi dana hibah dan lainnya, masih sangat minim.
“Kan lucu kalau masjid tempat kita menyembah Tuhan, viral bukan terkait ibadah tapi soal duit. Jadi agar tidak menimbulkan polemik, polemik ini harus dibuka seluas luasnya,” harapnya.
Sementara itu Sekda Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya memberikan berberapa penjelasan terkait dugaan tersebut.
Menurut Sekda, hibah yang diberikan Pemkab Lombok Tengah untuk Masjid Agung telah digunakan untuk membangun/merenovasi Masjid Agung.
Pihaknya juga menilai tidak ada intervensi anggaran yang sangat besar di Masjid Agung, baik yang bersumber dari hibah APBD maupun swasta.
Begitu juga dengan sumbangan apartur sipil negara (ASN) sudah dihentikan sejak lama.
“Hibah yang saya tahu tidak lebih dari dua kali,” kata Firman via handphone, Kamis (06/04/2023).
Ia menegaskan, hibah ke Masjid Agung tidak spesifik untuk kubah. Dana juga digunakan untuk memasang plafon kubah dan rangkanya.
Hal itu agar plafond tidak digantung di rangka kubah dengan mempertimbangkan beban yang berat.
Termasuk untuk pembuatan penutup kolom, GRC keliling luar masjid, perbaikan bocor kubah dan dak beton dan lain-lain.
Sedangkan sumbangan dari pihak luar dengan jumlah signifikan selama ini, tidak ada.
Sementara itu informasi yang berhasil dihimpun wartawan, laporan kasus tersebut sudah dikirim ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia Kamis pagi tadi. (Dar)
