LOMBOKSATU.com – Bupati Lombok Timur menggela rapat secara hybrid dengan mengundang semua jajarannya hingga kepala desa, Selasa (06/09/2022).
Rapat itu guna menindaklanjuti rapat koordinasi dengan Mendagri sehari sebelumnya yang membahas soal bantuan sosial akibat kenaikan BBM.
Rapat dibuka dengan penjelasan Kepala BPS Lalu Putradi yang menjelaskan inflasi di daerah ini yang didasarkan penghitungan inflasi Kota Mataram.
Ia memperkirakan inflasi pada September dapat mencapai di atas tujuh persen, sebab Agustus lalu, sebelum kenaikan harga BBM, inflasi mencapai empat persen.
Sementara Kepala Dinas Sosial Suroto menerangkan mekanisme dan penerima bantuan sebagai pengalihan subsidi BBM ini.
Menurutnya, semua masyarakat dapat mengakses bantuan sosial yang disediakan Pemerintah, asalkan masuk dalam basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Lebih dari 104 ribu masyarakat Lombok Timur akan menerima bantuan pengalihan subsidi BBM. Akan tetapi jumlah tersebut masih belum final, menunggu data by name by address (BNBA) dari Kementerian Sosial.
Dana tersebut akan disalurkan melalui PT Pos dua kali untuk empat bulan, yaitu bulan September untuk September – Oktober, dan bulan Desember untuk November – Desember.
Pihak PT Pos memastikan penyaluran akan dilakukan melalui kantor pos di setiap kecamatan. Masyarakat juga sudah dijadwalkan, sehingga tidak akan ada penumpukan atau antrian panjang.
Hal tersebut menjawab permintaan bupati yang tidak menginginkan masyarakat penerima bantuan tidak mengalami kesulitan.
