Sekdis Pendidikan Sebut Pembangunan Bumdes di Lahan SDN 2 Pejanggik Ilegal

oleh -85 views

LOMBOKSATU.com – Sekretaris Dinas (Sekdis) Pendidikan Lombok Tengah HL Muliawan mengatakan, pemanfaatan lahan SDN 2 Pejanggik Kecamatan Praya Tengah oleh pemerintah desa setempat tidak bisa dibiarkan.

Menurutnya, pembangunan fasilitas publik oleh Pemerintah Desa Pejanggik di lahan tersebut adalah ilegal karena dibangun tanpa persetujuan pemilik lahan dalam hal ini Pemkab Lombok Tengah.

Parahnya lagi, Kepala Desa Pejanggik tidak pernah meminta izin kepada dinas pendidikan selaku pemegang amanat atau penanggungjawab lahan.

Jika pemerintah desa ingin meminjam lahan aset, segala ketentuan atau persyaratan harus dipenuhi terlebih dahulu. Misalnya dengan meminta izin ke dinas pendidikan dan mendapat rekomendasi tertulis dari Bagian Aset.

Adapun izin yang diberikan bupati sebelumnya tidak bisa dijadikan dasar karena hanya bersifat lisan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, jika terjadi permasalahan di kemudian hari.

Hal ini menurutnya, perlu disikapi terlebih dengan banyaknya klaim atau sengketa aset yang sebagian besar berawal dari pemanfaatan lahan di bawah tangan alias tanpa dokumen resmi dari pemerintah.

Untuk itu pihaknya meminta Pemerintah Desa Pejanggik segera mengurus segala persyaratan yang diperlukan. Sebelum izin keluar Muliawan minta seluruh aktivitas di SDN 2 Pejanggik di luar pendidikan agar dihentikan.

Jika masih tetap membandel, pihaknya mengaku tidak segan segan membawa persoalan ini ke ranah hukum.

Sebelumnya, Kepala Desa Pejanggik H. Nursilah mengaku telah mendapat izin pemanfaatan lahan dari bupati Suhaili FT secara lisan saat safari Ramadhan beberapa tahun lalu.

Dikatakan Nursilah, saat itu bupati mengizinkan seluruh aset dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Hal ini kemudian menjadi dasar untuk memanfaatkan lahan tersebut. Terlebih selama ini rumah dinas guru di SDN 2 Pejanggik tidak pernah diurus oleh sekolah maupun Dinas Pendidikan.

Adapun izin tertulis, sebenarnya sudah diusulkan beberapa kali ke Bagian Aset Setdakab Lombok Tengah tapi belum diberikan. Namun demikian pihaknya mengaku tidak keberatan jika diminta mengosongkan lahan tersebut.

”Silahkan saja dibangun kami tidak keberatan. Intinya kami siap duduk musyawarah,” pungkasnya. (dar)

No More Posts Available.

No more pages to load.