Refokusing Anggaran; Dewan Pasrah, LSM Minta Segera Eksekusi

oleh -261 views
Ketua DPRD Loteng M. Tauhid (kanan) dan Sekwan Suhadi Kana saat membahas penanganan covid-19 (foto dokumen)

LOMBOKSATU.com- Surat Edaran (SE) Kementerian Keuangan RI Nomor SE-2/PK/2021 membuat Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat berpikir keras.

Keluarnya SE tanggal 8 Februari 2021 tersebut mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran untuk penanganan pandemi covid-19.

Bupati Lombok Tengah HM. Suhaili usai peresmian Pasar Renteng, Rabu (10/02/2021) mengatakan, kondisi ini sangat sulit bagi pemerintah daerah. Di satu sisi dihadapkan dengan berbagai kebutuhan pembangunan infrastruktur dan perekonomian masyarakat.

Di sisi lain, pandemi covid-19 masih mengkhawatirkan dan membutuhkan penanganan serius. Hal ini tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit sehingga sangat wajar jika pemerintah pusat mengeluarkan surat edaran seperti yang terjadi saat ini.

Sementara itu Ketua DPRD Lombok Tengah, M.Tauhid mengaku belum menerima SE tersebut. Namun jika ada, tentu akan dipelajari terlebih dahulu sebelum mengambil kebijakan.

Jika SE tersebut harus dijalankan, maka program tahun 2021 yang telah direncanakan sebelumnya akan dirubah sesuai ketentuan dan kebutuhan penanganan covid-19.

“Pada dasarnya kami siap, tapi untuk membahas pos anggaran mana saja yang akan direfokusing akan kita bahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” kata Tauhid, Kamis (11/02/2021).

Sementara itu beberapa anggota dewan yang berhasil dimintai tanggapannya mengaku pasrah dengan kondisi ini. Mereka mengaku tetap mengikuti aturan pemerintah pusat.

Sementara itu Ketua LSM Gempar NTB, Hamzan Halilintar mengatakan, pos anggaran yang paling cocok direfokusing adalah dana aspirasi anggota dewan.

Namun penyesuaian harus sewajarnya, mengingat para anggota dewan juga memiliki banyak tuntutan kebutuhan konstituennya. Jika dipangkas secara keseluruhan, dikhawatirkan akan merusak nama baik anggota dewan yang bersangkutan.

Dalam hal ini, refokusing anggaran harus benar-benar terarah dan sesuai kebutuhan. Program-program yang sekiranya tidak terlalu urgen, sebaiknya ditiadakan. Sebaliknya jika menyangkut hajat hidup orang banyak dan sangat mendesak, tentu harus dipertahankan.

“Kalau peruntukannya jelas segera eksekusi SE Mendagri ini. Tapi pos anggaran atau program mana saja yang akan dipangkas, tentu harus melalui kajian yang matang,” pungkasnya. (dar)

No More Posts Available.

No more pages to load.