IGMA NTB Dorong Hononer Madrasah Diakomodir Sebagai P3K

oleh -602 views

LOMBOKSATU.com – Ketua IGMA Provinsi NTB, Dr. Lalu Sirajul Hadi, M.Pd merespon positif kebijakan pengangkatan pegawai honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) dilingkungan Kemendikbud yang sedang berproses saat ini patut diapresiasi.

Hal ini menurutnya, sebagai bentuk kesungguhan pemerintah dalam memperhatikan profesi guru dan tenaga kependidikan di sekolah, khususnya guru yang masih berstatus sebagai honorer.

“Hal yang sama juga kita harapkan dilakukan oleh Kementerian Agama RI, terhadap guru honorer yang ada di madrasah. Komitmen dan kebijakan harus sama, tidak boleh parsial, baik bagi guru di bawah Kemendikbud maupun bagi guru di bahwa Kemenag, harus kebijakannya sama,” ujarnya, Senin (07/12/2020).

Ia berharap agar regulasi dan kebijaakan tentang proses ubah status guru honorer madrasah menjadi PPPK segera buat konsep dan regulasinya secara jelas dan diimplementasikan, sehingga bapak ibu guru yang sedang honor di madrasah juga menikmati angin segar kebijkan perubahan status ini.

“Apresiasi terhdap guru yang honor di madrasah ini wajib hukumnya diberikan, mereka telah berkhidmat dengan sangat tulus ikhlas selama ini, jadi layak bagi mereka untuk mendapatkan perhatian lebih,” ungkapnya.

Ia berkeyakinan, Kementerian Agama RI, akan melakukan kebijakan ini, tetapi mungkin masih dalam proses kajian dan pematangan. Ia juga sangat maklum, tentang status kepegawaian dan admnistrasi guru Kemendikbud dan Kemenag ada perbedaan secara koordinatif.

“Guru Kemendikbud di bawah pemerintahan derah, dan Kemenag itu pegawai pusat, jadi akan ada penyesuaian – penyesuaian. Semoga segera ada skema yang jelas tentang proses dan kebijakan ini,” paparnya.

IGMA NTB sendiri sangat berharap kepada pemerintah untuk memperhatikan guru madrasah, khususnya bagi mereka yang saat ini masih berstatus honor di madrasah negeri atau swasta.

Sementara itu kepala MAN 1 Lombok Timur yang juga Wakil Ketua IGMA NTB mengatakan, guru-guru yang honorer di madrasah sangat banyak jumlahnya. “Kita berharap ada mekanisme yang baik, dalam proses perbaikan status guru madrasah di semua wilayah termasuk di NTB,” harapnya

No More Posts Available.

No more pages to load.