DPRD Lombok Timur Bahas KUA dan PPAS 2021

oleh -258 views

LOMBOKSATU.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur, NTB menggelar rapat paripurna penandatanganan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2021. Hadir dalam acara itu Bupati Lombok Timur dan sejumlah kepala organisasi kepala daerah (OPD) terkait di kantor DPRD, Kamis (5/11/2020) .

Ketua Gabungan Komisi II DPRD Lombok Timur, H. Huspiani mengatakan penyusunan KUA dan PPAS tahun anggaran 2021 tentu tidak lepas pencapaian indikator-indikator program tahun-tahun sebelumnya yang telah dicapai pemerintah terutama program prioritasnya.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melakukan peneyesuaian KUA dan PPAS adalah untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan dengan mempertajam prioritas kegiatan pembangunan daerah yang ingin dicapai secara merata guna terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Sementara terkait pendapatan daerah pada tahun 2021 yang akan datang diproyeksikan sebesar Rp. 2.778.229.388,00 yang terdiri dari pendapatan asli daerah Rp. 376.961.435.394,00 selanjutnya dana perimbangan sebesar Rp. 1.789.771.869.260,00.

Sedangkan pendapatan lain-lain daerah yang sah sebesar Rp. 611.496.083.732,00 yang terdiri dari pendapatan hibah sebesar Rp. 178.362.354.614,00, dana bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah daerah lainnya sebesar Rp. 108.139.796.118,00, dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp. 324.993.933.000,00 dan dana bantuan keuangan dan provinsi atau pemda lainnya.

Perkiraan total belanja daerah pada KUA dan PPAS tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 3.067.155.695.616,00 yang di dalamnya terdapat kebijakan belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja transfer dan belanja tidak terduga.

Legislator tiga periode itu mengusulkan KUA dan PPAS untuk disepakati menjadi nota kesepakatan antara Bupati dan DPRD Kabupaten Lombok Timur tentang KUA dan PPAS tahun anggaran 2021. Jika sudah dilaksanakan, bupati diminta untuk secepatnya menyampaikan nota penejelasan anggaran keauangan APBD tahun anggaran 2021.

Selain itu, ia berharap untuk tepat waktu mengirim rancangan APBD tahun anggaran 2021 termasuk juga untuk tahun-tahun mendatang. Untuk memperoleh kemajuan, tidak cukup diperlukan kepintaran dan kecerdasan tetapi harus dibarengi dengan kejujuran dan ketekunan. “Kita tidak kekurangan orang pintar tetapi masih kita memerlukan orang-orang jujur,” ujarnya.

Bupati Lombok Timur H. M Sukiman Azmy usai penandatangan menyampaikan adanya beberapa perubahan kebijakan yang mendasar dari pemerintah pusat menyebabkan pemerintah daerah harus melakukan penyesuaiann dalam tahapan penyusunan dokumen.

Disebutkan pula, mekanisme penyusunan anggaran tidak cukup pada upaya menghasilkan sejumlah alokasi anggaran untuk membiayai program-program pembangunan saja tapi harus memperhatikan keterlibatan seluruh komponen masyarakat secara utuh, baik kedudukannya sebagai pelaku pembangunan maupun sasaran program.

Menurut bupati, keterlibatan masyarakat dalam pembangun sangat pentong. “Peran sekecil apapun tetap memiliki makna terhadap suksesnya program pemerintah yang mengarah pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

No More Posts Available.

No more pages to load.