BPNT Disorot Dewan, Inilah Penjelasan Kadis Sosial

oleh -151 views

LOMBOKSATU.com – Tekait banyaknya keluhan masyarakat terutama kelompok penerima manfaat (KPM)  bantuan pangan non tunai (BPNT) disorot Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur NTB. Untuk itu, gabungan Komisi II dan IV bersama Kepala Dinas Sosial dan Kepala Cabang BRI duduk bareng guna membahas persoalan tersebut.

Wakil DPRD Kabupaten Lombok Timur, H. Daeng Paleori mengatakan, informasi dan keluhan masyarakat telah lama diterima oleh anggota dewan terkait masalah pengadaan BPNT ini, baik secara tertulis maupun lisan.

Informasi tentang adanya agen yang dobel job meskipun tidak secara langsung atas nama yang bersangkutan, namun menggunakan nama orang lain di bawah kendalinya. Temuannya juga, jika agen tidak mengikuti kemauan suplyer maka menjadi masalah.

Oleh karena itu, DPRD Lombok Timur mengundang secara khusus pihak terkait termasuk seperti dinas sosial dan pihak BRI Cabang Selong untuk dapat terbuka dalam menyampaikan beberapa dugaan permasalahan tersebut di hadapan anggota dewan.

“Makanya kami mengundang teman-teman semua untuk menyelesaikan apa yang menjadi kendala kita bersama,” tegas Daeng Paelori yang juga Ketua  DPD II Golkar Lombok Timur itu di Kantor DPRD setempat, Senin (19/10/2020).

Persoalan siapa yang menjadi supllier, paparnya, hal itu merupakan hak semua warga Negara, siapa saja warga Lombok Timur ini berhak menjadi supplier sepanjang dia mampu sesuai dengan kapasitas usahanya, akan tetapi jangan kemudian ada yang nitip itu dan ini dimana sebelumnya tidak pernah berusaha, tiba-tiba berusaha, itu tidak boleh.

“Setelah ini clear dibahas sekarang. Kami dari DPRD berharap kualitas barang dapat tetap dijaga, karena masyarakat hanya taunya menerima, kasihan masyarakat,” tegas dewan 3 periode asal dapil 1 itu.

Untuk itu DPRD dengan pihak terkait lainnya bersepakat terhadap beberapa proses program BPNT tersebut, untuk dikembalikan kepada ketentuannya dalam Pedoman Umum BPNT tahun 2020.

Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Sosial Kabupaten Lombok Timur, H Ahmat mengakui adanya permasalahan dalam persoalan BPNT yang terjadi selama ini. Namun hal itu karena ada oknum agen dan suplayer nakal yang membuatnya banyak masalah.

“Penyebabkan kisruh dari BPNT itu karena adanya oknum agen dan suplyer nakal yang memberikan BPNT kepada kelompok penerima manfaat (KPM) tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan,” ungkap H Ahmat di hadapan dewan.

Lebih lanjut dipaparkan Ahmat, persoalan BPNT itu ada di bawah, yakni antara agen dan supplier bukan dengan dinas sosial. Meski demikian, satu demi satu para agen yang diduga nakal tersebut telah ditarik oleh pihak dinas sosial. “Sudah ada beberapa agen yang sudah kami panggil atas laporan masyarakat, jumlahnya hampir 30 agen BPNT,” tegasnya.

Menanggapi soal e-warung diperbolehkan merangkap menjadi supplier. Bahkan ia mendorong BRI untuk memberikan modal kepada e-warung. “Karena yang tidak bisa diadakan itu beras dan daging, karena dua barang ini membutuhkan anggaran yang cukup besar,” ungkapnya.

Bagi dia, tugas dinsos dalam program ini hanya mengawasi terhadap keberadaan barang yang tidak jelas atau rusak untuk di kembalikan. Selain itu Dinsos juga tetap berupaya menghadirkan fungsi pemerintah dalam program ini” ungkapnya.

Rapat Komisi IV dan II tersebut dihadiir woleh Kepala Dinas Sosial, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan pihak Bank BRI yang di wakili oleh Jaelani, selaku personil Bansos BRI Cabang Selong mengakui jika banyak data banyak bermasalah seperti kasus meninggal dunia tapi masih terdata sebagai KPM,” jelasnya.

No More Posts Available.

No more pages to load.