Polemik Eks Pertokoan Terara, Ini Penjelasan Kepala Bapenda

oleh -311 views

LOMBOKSATU.com – Polemik pengelolaan aset di eks pertokoan pasar Terara yang sempat mencuat ditanggapi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Timur (Lotim), M. Azlan. Ia menegaskan, persoalan itu belum ada ikatan yang formal antara pihaknya, hanya sebatas izin penataan yang dikeluarkan, belum sampai pada tahapan kerjasama.

Azlan selaku pejabat yang mengeluarkan izin pengelolaan aset kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengatakan, setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra. Tapi yang paling utama adalah upaya dan langkah aktif untuk memberdayakan masyarakat dan memajukan daerah.

“Setiap kita menentukan kebijakan pasti ada yang pro dan kontra, tapi tentu niat kita di pemerintah adalah untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk berusaha. Jadi lahan kita di Terara yang luasnya 10 are bisa dimanfaatkan untuk warga,” ujarnya pada wartawan, Selasa (06/10/2020).

Disebutkan, izin berupa pengelolaan aset diterbitkan oleh pihaknya, setelah pemohon LSM itu sebelumnya mengusulkan proposal pembiayaan untuk penataan bangunan yang besarnya mencapai Rp200 juta kepada Bupati Lotim agar masyarakat dibangunkan lapak. “Kalau tidak salah nilai proposalnya itu Rp200 juta sekian,” sebutnya.

Namun Pemda tidak memiliki dana untuk melakukan hal itu. Sebab pembahasan APBD Perubahan telah berakhir. Jika menunggu pembahasan APBD 2021 akan menunggu waktu lama, sehingga diberikan izin kepada LSM untuk melakukan penataan dengan mempergunakan dana LSM tersebut.

“Pemda tidak memiliki anggaran itu, karena pembahasan APBDP sudah selesai, kalau menunggu APBD induk akan lama lagi. Oleh karena itu kita memberikan alternatif untuk mempercepat, maka diberikanlah izin penataan tempat itu. Semua biayanya ditanggulangi oleh LSM itu,” paparnya.

Sampai saat ini menurut Azlan belum ada kontrak atau perjanjian kerjasama antara pihaknya dengan LSM, bahkan jika pihak LSM belum rampung melakukan penataan sampai 3 bulan, maka izin penataan yang dikeluarkan akan dicabut.

“Sampai saat ini belum ada perjanjian kerjasama antara Bapenda dengan LSM. Bahkan kalau dalam jangka waktu 3 bulan belum bisa selesai, yaa… kita bisa tarik izinnya,” ujarnya.

Ia tidak mengelak, jika nanti penataan sudah rampung, maka pihak LSM dengan pedagang akan menentukan kesepakatan berapa yang harus dibayarkan iuran oleh pedagang kepada LSM dan pihaknya akan menarik retribusi.

“Nantikan para pedagang itu akan bersepakat berapa mungkin biaya yang akan dikenakan atas biaya yang sudah dikeluarkan. Kalau itu sudah jadi, maka kita akan menghitung sewa lahan,” tuturnya.

Ditanyakan terkait kelaziman suatu LSM untuk melakukan kegiatan seperti itu, Azlan menegaskan, LSM ini bagian dari masyarakat. “Ketika dia mau memberdayakan masyarakat, kenapa tidak kita dukung, selama tidak merugikan,” ungkapnya.

Lebih lanjut ditegaskan, hasil inspeksi mendadak (Sidak) dari DPRD dan instansi lain, Kamis (01/10/2020) menyebutkan, DPRD merekomendasikan OPD terkait untuk melakukan koordinasi.

“BPKAD bersama OPD terkait melakukan koordinasi menata kembali perijinan pengelolaan eks pertokoan (pasar lama) Terara sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak terjadi konflik antar kelompok dan perorangan.”

Sementara tanggapan dari pedagang menyampaikan ucapan terimakasih kepada Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Timur telah hadir di tengah-tengah pedagang kecil dan berharap bisa dibantu dan diperjuangkan agar kedepan bisa menempati lapak ini untuk mencari rizki.

“Dikatakan juga selama ini kami aman-aman saja di lokasi ini tidak permah dipungut retribusi oleh siapapun, temasuk yang dituduhkan oleh LSM lain terkait pungli. Bahkan LSM Sinar Harapan telah banyak membantu pedagang terkait kamanan dan kenyamanan bahkan jalan keluar masuk pasar telah diperbaiki,” sebut Azlan.

Sementara penyampain dari ketua LSM Sinar Kehidupan, terkait dengan infomasi pengerusakan bangunan yang ada di areal pasar lama Terara tidak pernah dilakukan, melainkan telah melakukan beberapa penataan bentuk bangunan sesuai dengan surat Bapeda Lotim No: 973 730/Pemda/2018 tentang persetujuan penataan lahan/tanah eks pertokoan Terara, agar bisa dipergunakan oleh masyarakat Desa Terara.

No More Posts Available.

No more pages to load.