Soal Harga Tembakau, Dewan Diminta Bantu Petani

oleh -205 views

LOMBOKSATU.com – Persoalan harga tembakau omprongan seakan selalu menjadi masalah setiap tahun. Menyikapi harga tembakau yang masih belum stabil di Lombok Timur membuat Aliansi Rinjani Foundation melakukan pertemuan dengan Komisi IV DPRD Lombok Timur dan sejumlah pihak terkait baik pemerintah maupun perusahaan tembakau.

Ketua Rinjani Foundation, Zainul Muttaqin menyebutkan, sampai saat ini harga tembakau omprongan belum stabil yang mengakibatkan para petani mengalami kerugian karena harga tembakau petani tidak sesuai harga yang ditentukan. Oleh karena itu ia berharap dewan dapat bantu petani menyuarakan harga tembakau itu.

“Harga tembakau yang telah disepakati tidak sesuai dengan keadaan dilapangan. Harga tembakau dalam daftar harga Rp 45.000/kilogram tapi kenyataan di lapangan harganya Rp 35.000/kilogram,” ungkapnya saat hearing, Kamis (01/10/2020).

Dipaparkan, ketidakstabilan harga tembakau omprongan selama ini diduga ada permainan perusahaan tertentu yang membuat para petani selalu mengeluhkan harga. Selain itu, ia juga menganggap, banyaknya gudang-gudang kecil yang diduga ilegal sengaja dibuat oleh perusahaan besar untuk menghindari pajak yang dikeluarkan perusahaan.

Oleh karena itu, ia berharap dewan untuk menindaklanjuti apa yang sampaikan agar tidak merugikan petani. Pemerintah atau orgnisasi perangkat daerah (OPD) terkait juga diharapkan menindak tegas perusahaan-perusahaan kecil yang diduga tidak memiliki izin ini. “Tolong tindak tegas para pemilik gudang kecil yang menumpang izin pada perusahaan besar segera dibubarkan, karena telah merugikan petani,” harapnya.

Anggota Rinjani Foundation, M. Efenfi berharap kepada mitra-mitra perusahaan tembakau untuk menstabilkan harga tembakau omprongan petani agar tidak merugi. Apalagi saat bangsa ini masih dilanda pandemi covid-19. Oleh karena itu ia berharap perusahaan dapat membantu masyarakat agar dampak ekonomi oleh covid-19 ini bisa berkurang.

Fendi juga mempertanyakan indikator menentukan grade dan harga tembakau omprongan oleh perusahaan mitra. Menurutnya selain tidak stabilnya harga, diduga petani juga rugikan dalam menentukan grade tembakau. “Jangan sampai para petani dibohongi,” tegasnya.

Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, H. Lalu Hasan Rahman menanggapi permasalahan harga tembakau ini terjadi setiap tahun. Oleh karena itu meminta semua pihak terutama dinas pertanian yang juga hadir saat itu membuat komitmen tentang harga di lapangan.

Ia juga berharap menindak tegas perusahaan illegal yang diduga banyak merugikan masyarakat petani. “Kami harap Rinjani Foundation memberikan data perusahaan illegal agar segera ditindak,” harapnya politisi Golkar itu.

Hasan Rahman berharap pemerintah daerah dan pemerintah provinsi melakukan inovasi dalam pertanian agar masyarakat mau pindah dan tidak hanya mengandalkan tembakau sebagai komoditas andalan di daerah selama ini banyak menuai masalah dan tidak hanya berdampak pada petani.

Ia mencontohkan, pada tahun sebelumnya, pada saat petani banyak menggunakan minyak tanah, banyak berdampak kepada masyarakat lain. Saat ini juga menggunakan kayu bakar berdampak pada lingkungan.

No More Posts Available.

No more pages to load.