Sengketa Lahan, Warga Suela Merusak Pagar, Pemkab Sebut Pemagaran Sudah Sesuai Prosedur

oleh -202 views

LOMBOKSATU.com – Sehari setelah dipagar oleh Pol. PP Lombok Timur, masyarakat yang selama ini menggarap lahan di sekitar kawasan Kebun Raya Lemor tepatnya di sebelah utara itu merusak pagar tersebut. Mereka tidak terima sikap Pemerintah Lombok Timur tesebut.

Warga merusak pagar yang dipasang Pol.PP di lahan garapan masyarakat Suela.

Menurut salahseorang pemilik lahan, Endang Sri Wahyuni pemagaran yang dilakukan pemerintah itu tanpa pemberitahuan kepada masyarakat yang menggarap lahan selama ini. Sikap pemerintah itu menunjukkan cara yang kurang baik. “Seharusnya pemerintah memberitahu kepada kami,” ujarnya pada sejumlah wartawan di Suela, Selasa (21/04/2020).

Ia bersama warga lainnya menegaskan, pemagaran itu sebenarnya tidak masalah, asal apa yang menjadi tuntutan dan hak masyarakat dipenuhi, karena pengggarapan tanah tersebut sudah sejak 42 tahun silam pada saat Gubernur NTB, H.R. Wasita Kusumah pada tahun 1978.

Endang Sri Wahyuni mengatakan, tanah ini sebenarnya bukan hutan tapi kebun. Oleh sebab itu ia berharap kepada pemerintah untuk memberikan keadilan kepada masyarakat.

Ia mengaku Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) Lombok Timur pernah mengajak masyarakat musyawarah dan akan dibebaskan dengan ditawarkan ganti rugi. “Tapi sampai sekarang ini kami hanya dijanjikan untuk dibebaskan. Kami sampai sekarang digantung,” tukasnya.

Dinas LHK Lombok Timur pada saat itu menyatakan akan membayar tanah masyarakat dan semua tanaman yang ada. “Dulu dia (Dinas LHK) mengatakan, jangankan tanaman lain, bayam pun pemerintah akan bayar,” tuturnya seraya menunjukkan surat berita acara.

Pada saat rapat dengan LHK tanggal 5 September 2019, lanjut Endang, masyarakat hanya meminta ganti rugi senilai Rp.15 juta per are. Namun sampai saat ini pemerintah tidak pernah direalisasikan. Ia menilai pemerintah Lombok Timur tidak memiliki itikad yang baik dalam memberikan keadilan. “Kami merasa dizalimi dan digantung sampai sekarang, bahkan kemarin ketika kami tidak ada, lahan kami dipagari,” ujarnya.

Sementara Kamaruddin menegaskan, pernah mengurus sertifikat kepemilikan namun tidak pernah bisa terbit, padahal beberapa lahan yang memiliki serifikat tersebut dibuka bersamaan oleh gubernur dan bupati. “Apa bedanya tanah ini dengan yang di sana. Kami ini rakyat kecil jangan dizalimi,” tegasnya lagi.

Adapun jumlah tanah yang digarap masyarakat yang mau diambil pemerintah sekarang ini sebanyak 28 hektar dan akan dijadikan kawasan Kebun Raya Lemor. “Kita dukung kebijakan pemerintah untuk menjadi kawasan kebun raya yang jumlahnya 28 hektar yang digarap masyarakat, tapi berikan hak kami dulu,” tegasnya.

Kepala Dinas LHK Lombok Timur, H.Marhaban saat dikonfirmasi enggan memberikan keterangan masalah sengketa lahan tersebut, malah ia meminta wartawan untuk menghubungi ke Kepala Bakesbangpoldagri yang menangani. ” Silahkan ke Pak Kepala Kesbangpoldagri saja kalau masalah konflik lahan Lemor ini,” ujarnya .

Kepala Bakesbangpoldagri, Salmun Rahman mengatakan, apa yang dilakukan pemerintah daerah sudah sesuai prosedur, karena lahan yang dikuasai warga saat ini masuk kawasan Kebun Raya Lemor sehingga perlu dilakukan penertiban dengan melakukan pemagaran lahan.

Ia melakukan pemagaran lahan itu karena memiliki dasar, bahwa tanah tersebut masuk dalam kawasan hutan. Kalaupun masyarakat mengklim, hal itu hal wajat tapi harus ada bukti. Kalau memang warga merasa memiliki lahan itu silahkan menunjukkan bukti kepemilikannya.‎

“Itu bisa saja, maka dibuktikan dong, bawa dong bukti-buktinya. Dan masih banyak buktinya yang menunjukan seperti pohon besar, umurnya ratusan tahun, dan tapal batas itu yang tidak bohong,” tegasnya.

No More Posts Available.

No more pages to load.