Polemik Lahan di Suela, Salmun Rahman: Pemagaran Itu Untuk Pengamanan Aset Negara

oleh -234 views

LOMBOKSATU.com – Polemik tanah di sekitar Kebun Raya Lemor antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur dan sejumlah masyarakat Suela Kecamatan Suela yang telah menggarap lahan tersebut selama 42 tahun itu masih berlangsung, ditambah lagi Pemda melakukan pemagaran.

Kepala Bakesbagppldagri Lombok Timur, Salmun Rahman

Terkait hal itu, Kepala Bakesbangpoldagri Lombok Timur, Salmun Rahman yang saat ini mewakili pemerintah daerah mengatakan, pemagaran lahan yang di sekitar kawasan Kebun Raya Lemor, Suela masuk menjadi kawasan hutan milik pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kehutanan RI.

“Hal itu berdadasarkan keterangan kepala UPT-nya (Kebun Raya Lemor) disana, sama Pak Mulawarman yang memang betul tahu persis peta kehutanan dan itu juga dikuatkan dengan adanya stapa, dan itu masih bisa kita lihat bersama,” ujar Salmun Rahman, Selasa, (21/04/2020).

Berdasarkan hal itu menurut Salmun Rahman, Pemerintah Daerah Lombok Timur mengambil tindakan dalam mengamankan aset negara dengan melakukan pemagaran yang sampai saat ini diklaim oleh masyarakat.

Ditegaskan, karena tanah tesebut merupakan aset Negara, maka itulah sebabnya, Pemerintah Daerah Lombok Timur tidak bisa memilikinya. “Menurut saya, tidak bisa dikuasai siapapun hatta itu, pemerintah daerah, kalau tidak diberikan, dilimpahkan oleh Menteri Kehutanan,” ulasnya.

Terkait pemegaran yang dilakukan pemerintah daerah di lahan yang sudah dikuasai puluhan tahun itu, kata dia, semata-mata ingin mengamankan, tidak ada motif lain, terbukti tidak satupun tanaman yang ada di rusak.

“Mengapa dilakukan pemagaran, itu karena dalam rangka Pemda Lombok Timur mengamankan asetnya, mana batas tanah Pemda Lombok Timur atau Kebun Raya itu, mana tanah milik masyarakat untuk pemukiman,” terangnya.

Salmun Rahman menegaskan sebelum melakukan tindakan pemagaran oleh petugas itu, pihaknya mengaku sudah dilakukan proses awal sehingga pemerintah tahu mana yang harus dipagari.

“Kita awali dengan pemeriksaan sehingga kita tahu mana yang dianggap rawan supaya jangan ada lagi klaim, ada lagi penggergahan dan lain sebagianya,” tukasnya.

Ia juga mengaku sebelumnya pihak pemerintah daerah Lombok Timur telah turun ke lapangan bersama-sama. Jadi jelasnnya, menurut keterangan, batas yang ditunjukkan oleh Kepala UPT Kebon Raya itu jelas. “Sampai kita turun ke lapangan. Kita turun dua hari kalau tidak salah,” imbuhnya.

Terkait pengakuan masyarakat yang sudah menguasai lahan sekitar 42 tahun lalu pada masa pemerintahan Bupati Lombok Timur, R. Rusdi, Salmun Rahman mengatakan, hal itu bisa pengakuan semata dan perlu dibuktikan.

“Itu bisa saja, maka dibuktikan dong, bawa dong bukti-buktinya. Dan masih banyak buktinya yang menunjukan seperti pohon besar, umurnya ratusan tahun, dan tapal batas itu yang tidak bohong,” tegasnya.

Ditegaskan Salmun Rahman, lahan yang ada di sekitar Kebun Raya Lemor belum ada yang memiliki alas hak berupa sertifikat sebagai bukti kepemilikan.

“Cuma informasi dari Kepala UPTD dan Bidang Aset, Lalu Mustiarep, hanya dua yang bersertifikat atas nama dinas pertanian sama perkebunan. Sementara untuk kehutanan dan peternakan belum bersertifikat. Itu jumlahnya puluhan hektar,” pungkasnya.

No More Posts Available.

No more pages to load.