UKPBJ Lombok Timur, Lembaga PBJ Pertama di NTB

oleh -433 views
Kabag LPBJ, Abdurrahim Yaqub, ST
Kabag LPBJ, Abdurrahim Yaqub, ST

LOMBOKSATU.com – Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/ Jasa (LPBJ) Kabupaten Lombok Timur, Abdurrahim Yaqub, ST mengatakan, sejak awal Januari lalu, Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur resmi terbentuk.

“UKPBJ Kabupaten Lombok Timur merupakan lembaga pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah pertama di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB),” jelas Abdurrahim di ruang kerjanya, Senin (13/01/2020).

Menurut dia, terbentuknya lembaga yang akan menjadi pusat pengadaan barang/jasa pemerintah Kelas A di Lombok Timur merupakan buah dari kerja ekstra semua pihak. Karena batas akhir pembentukannya per 31 Desember 2019.

“Dasar hukum pembentukan UKPBJ Lombok Timur adalah Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah,” jelas Abdurrahim

Selain itu juga, dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2028 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Mantan Kabag Adpem Setdakab Lombok Timur itu menuturkan, jika saja Pemda Lombok Timur tidak mampu memenuhi sejumlah data indikator teknis pembentukan UKPBJ. Maka besar kemungkinan semua proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Lombok Timur yang akan mengelolanya daerah lain.

“Alhamdulillah. Berdasarkan hasil verifikasi data setelah melakukan perhitungan skor, usulan Pemda Lombok Timur telah mendapat rekomendasi Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTB tanggal 3 Oktober 2019 lalu memenuhi syarat menjadi UKPBJ Kelas A,” terangnya.

Kabag yang dilantik 02 Januari lalu itu menegaskan, kedepan pikahnya akan mengupayakan lembaga pengadaan barang/jasa pemerintah. Terbentuknya lembaga ini berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 47 Tahun 2019 tentang UKPBJ.

UKPBJ ini sekrang berada di lingkup kerja Sekretariat Daerah Pemda Lombok Timur, menjadi lembaga fungsional yang akan bernaung langsung di Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri).

“Ya kita optimis bisa perjuangkan UKPBJ Lombok Timur ini menjadi lembaga fungsional yang akan bernaung di Kemendagri, karena batas akhir untuk mengusulkan nanti 31 Desember 2021,” tandas Abdurrahim.

Ia juga menambahkan, saat ini pihaknya tengah menyusun pedoman dan standar operasional prosedur, agar penyelenggaraan UKPBJ lebih fokus dan berjalan sesuai tugas dan fungsinya.

No More Posts Available.

No more pages to load.