LOMBOKSATU.com – Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya menghadiri Rapat Koordinasi dan Seremoni Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) NTB, Rabu (21/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Lombok Tengah tersebut mengangkat tema “SIGAP PANGAN: Sinergi Penguatan dan Akselerasi Produksi-Hilirisasi Pangan NTB”.
GPIPS berfokus pada penguatan sinergi antardaerah, peningkatan produksi, dan percepatan hilirisasi pangan untuk menjaga stabilitas harga serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menyampaikan arahan Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Lalu Muhammad Iqbal, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB H. Lalu Moh. Faozal menegaskan bahwa sektor pertanian menjadi perhatian utama.
Perhatian tersebut berkaitan dengan posisi strategis NTB yang telah berkembang menjadi salah satu penyangga pangan nasional.
Meski memiliki potensi besar, Gubernur meminta seluruh pemangku kepentingan mencermati dinamika inflasi di NTB. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi September 2026 tercatat sebesar 0,36% (mtm), 2,72% (ytd), dan 4,18% (yoy).
Inflasi tahunan tersebut melampaui sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1% dan lebih tinggi daripada inflasi nasional September 2026 yang tercatat sebesar 3,28% (yoy).
Inflasi tahunan NTB meningkat dari 3,01% pada Juli menjadi 4,03% pada Agustus, kemudian mencapai 4,18% pada September 2026.
Tekanan harga terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Untuk mengantisipasi gejolak harga daging ayam dan telur, pemerintah melakukan intervensi melalui kerja sama pasokan antardaerah.
Salah satu langkah tersebut diwujudkan melalui Kerja Sama Antar-Daerah (KAD) untuk pasokan telur bersama Pemerintah Kota Bima.
Gubernur juga menginstruksikan seluruh jajaran agar tidak menunggu gejolak harga terjadi. Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diminta memetakan wilayah surplus dan defisit sejak dini.
Pemetaan tersebut diprioritaskan pada komoditas pemicu inflasi, seperti cabai rawit, daging ayam, dan bawang merah. Pemprov NTB juga memperketat pemantauan harga secara berkala.
Koordinasi dengan Bulog dan para pelaku usaha turut diperkuat untuk memastikan mekanisme pasar berjalan efektif dan mendukung stabilitas harga pangan.
Terkait penghargaan TPID Terbaik Wilayah Ketiga Nusa Tenggara–Papua yang diraih Pemprov NTB, Gubernur mengingatkan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi harus diukur melalui dampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, indikator keberhasilan bukanlah piala, melainkan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemprov NTB menetapkan empat agenda utama pengendalian inflasi.
Agenda tersebut meliputi penguatan produksi dan potensi pangan lokal, pengembangan pertanian adaptif terhadap cuaca, percepatan KAD dan hilirisasi pangan, serta penguatan tata kelola pengendalian inflasi yang terintegrasi di seluruh kabupaten/kota.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Hario Kartiko Pamungkas menyampaikan bahwa GPIPS merupakan langkah nyata di tingkat daerah untuk melengkapi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Gerakan tersebut berfokus pada empat pilar utama, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif atau 4K.
Hario mengingatkan bahwa inflasi sebesar 4,18% harus menjadi peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koherensi kebijakan, koordinasi, dan sinergi lintas sektor.
Menurutnya, penanganan inflasi tidak cukup mengandalkan intervensi harga jangka pendek di pasar. Upaya tersebut perlu diimbangi peningkatan produktivitas sektor hulu dan percepatan hilirisasi pangan berkelanjutan di sektor hilir.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menandatangani kesepakatan Kerja Sama Antar-Daerah (KAD) dengan Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menekan laju inflasi daerah di Provinsi NTB.
Kegiatan tersebut dihadiri seluruh kepala daerah se-Provinsi NTB, perwakilan Palang Merah Indonesia (PMI), serta Kepala BPS Provinsi NTB.
