LOMBOKSATU.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi NTB mengawali rangkaian pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara melalui pelaksanaan pertemuan awal (entry meeting).
Pelaksanaan kegiatan BKP tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya di ruang kerjanya, Rabu (28/01/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Lombok Timur memastikan pemerintah daerah siap mendukung penuh proses pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh tim BPK selama 45 hari ke depan.
Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengawal langsung jalannya pemeriksaan agar dapat berlangsung lancar dan sesuai ketentuan.
Pihaknya memastikan seluruh proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik. Pemerintah daerah siap mendukung penuh, termasuk dengan menunjuk person in charge (PIC).
“Kami siap menujuk PIC agar koordinasi dan penyediaan data yang dibutuhkan dapat dilakukan secara cepat dan tepat,” ujar H. Moh. Edwin Hadiwijaya.
Edwin juga mengakui Pemerintah Kabupaten Lombok Timur merasa terbantu dengan adanya laporan hasil pemeriksaan awal yang disampaikan BPK secara terperinci.
Menurutnya, hal tersebut menjadi bahan evaluasi penting dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah ke depan.
“Kami terbantu dengan laporan hasil pemeriksaan awal yang disampaikan secara rinci oleh BPK. Ini menjadi dasar bagi kami untuk terus melakukan perbaikan,” katanya.
Didampingi sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Inspektur Daerah, Wakil Bupati menegaskan bahwa Pemda Lombok Timur berkomitmen melakukan pembenahan secara berkelanjutan.
Upaya tersebut didukung oleh semangat para pimpinan OPD dalam mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Ia menegaskan, komitmen tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), melainkan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.
“Bukan hanya untuk mempertahankan opini WTP, tetapi sebagai wujud tanggung jawab kami kepada masyarakat dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah dengan baik,” tegasnya.
