LOMBOKSATU.com – Rapat koordinasi lengkap Pemerintah Kabupaten Lombok Timur digelar untuk menyerap informasi kondisi riil pelaksanaan program di lapangan serta mencari solusi bersama atas berbagai kendala yang dihadapi.
Dalam forum tersebut, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyampaikan capaian dan permasalahan secara apa adanya agar langkah penyelesaian dapat dirumuskan secara konkret.
Rakor yang berlangsung Senin (22/9/2025di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lombok Timur, Lenek, dipimpin langsung oleh Bupati bersama Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya dan Sekda H. Muhammad Juaini Taofik.
Kegiatan tersebut menghadirkan seluruh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Bagian Sekretariat Daerah, dan Direktur BUMD, serta berlangsung dalam dua sesi.
Dipandu Sekda, setiap pimpinan OPD memaparkan capaian dan kendala dalam memenuhi target serta pelaksanaan program kerja. Bupati menegaskan bahwa forum koordinasi ini menjadi sarana evaluasi menyeluruh sekaligus penguatan komitmen antarperangkat daerah.
Dalam arahannya, Bupati memberikan perhatian khusus terhadap isu strategis, terutama percepatan penurunan kemiskinan ekstrem.
Ia menegaskan upaya tersebut akan dimulai dari desa dengan melibatkan kepala desa untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan.
Sektor pertanian juga menjadi fokus, salah satunya melalui pengembangan industri porang sebagai langkah peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Aspek kesehatan masyarakat miskin dan miskin ekstrem turut menjadi sorotan. Bupati memastikan seluruh warga dalam kategori tersebut memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
Ia meminta para direktur RSUD memberikan prioritas layanan kepada warga miskin ekstrem yang telah terdata by name by address. “Justru orang miskin yang harus Anda kawal,” tegasnya.
Selain isu kemiskinan, Bupati juga menyoroti pemanfaatan LPG 3 kg. Ia menugaskan Satpol PP untuk memantau penggunaan LPG 3 kg oleh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dalam program makan bergizi gratis (MBG).
Pemerintah daerah juga tengah berkonsultasi dengan pemerintah pusat terkait status SPPG, apakah termasuk kategori UMKM atau bukan, guna memastikan ketersediaan LPG 3 kg bagi masyarakat miskin tidak terganggu.
Di sisi lain, Bupati mengapresiasi kinerja sejumlah OPD yang dinilai menunjukkan peningkatan meski belum sepenuhnya mencapai target.
Ia menyebut capaian Lombok Timur hingga triwulan ketiga tahun 2025 sudah lebih baik dibandingkan beberapa kabupaten/kota lainnya.
Sementara itu, Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya mengingatkan pentingnya kerja sama lintas sektor dan perencanaan yang matang.
“Perencanaan yang baik akan menentukan hasil akhir yang optimal,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya akurasi data sebagai dasar kebijakan pembangunan.
Berdasarkan laporan Sekda, hingga 19 September 2025 serapan dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 67,83 persen dari RAPBD Perubahan dan 69,06 persen berdasarkan APBD murni 2025.
