LOMBOKSATU.com -Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lombok Tengah mengingatkan pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat supaya tidak anggap gampang hibah aset.
Peringatan itu disampaikan Juru Bicara Banggar, HL Kelan dihadapan Ketua DPRD Lombok Tengah M Tauhid, unsur pimpinan, Wakil Bupati Lombok Tengah Drs M Nursiah dan OPD saat sidang Paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan Banggar terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang laporan pertanggung jawaban APBD tahun aggaran 2021, berlangsung Senin 20 Juni 2022.
Pada kesempatan itu, menyampaikan, dalam laporan hasil pembahasan Banggar, salah satunya yakni mudahnya Pemerintah Daerah Lombok Tengah menghibahkan aset milik pemda tanpa mengkaji dampak, sehingga banyak aset Pemda Loteng yang tidak dikelola dengan baik, padahal aset aset itu harus dijaga dengan baik.
“Kami minta Pemda Loteng lebih selektif dan jangan gampang menghibahkan aset, karena banyak yang dihibahkan, banyak juga yang terbengkalai,” katanya.
Dalam pandangan Fraksi PKS lanjut Kelan, meminta agar Pemda Loteng mengelola semua aset daerah seperti Aerotel supaya bisa mendatangkan PAD.
“Jangan sampai aset daerah seperti Aerotel itu terbengkalai padahal masih layak digunakan dan di operasikan untuk menambah PAD,” ujar Kelan.
Politisi Partai Golkar itu juga membacakan pandangan Fraksi PPP yang mempertanyakan adanya temuan tonggakan setoran PAD yang ada di BLUD RSUD Praya dan tonggakan beberapa tower provaider yang seharunya segera di lunasi.
“Dinas Kominfo segera selesaikan berapa tunggakan provaider itu,” ujar Kelan.
Padangan umum Fraksi PBB mempertanyakan Laporan Hasil Pemeriksan (LHP) BPK tentang banyaknya temuan aset daerah yang tidak diketahui keberadaannya, Fraksi PBB meminta Pemda untuk menjabarkan dan data lengkap aset.
“Faraksi PBB mempertanyakan temuan BPK itu tentang banyak aset yang tidak diketahui keberadaannya,” kata Kelan pertegas tanggapan Fraksi PBB.
Kaitan pandangan umum Fraksi- fraksi tersebut, Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah berterima kasih atas kritikan dan masukan para Fraksi yang mengawal proses penganggaran di Pemda Lombok Tengah untuk lebih baik lagi kedepannya. Tentu pihaknya di Pemda Lombok Tengah tidak bisa bekerja dengan baik tanpa dukungan dan kontrol dari dari legeslatif.
“Masukan dan saran ini kami jadikan bahan memperbaiki kinerja semakin baik kedepan,” tutup Nursiah.(Dar)
