LOMBOKSATU.com – Bupati Kabupaten Lombok Tengah HL Pathul Bahri menyampaikan nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 dalam rapat paripurna DPRD, Senin (08/11/2021).
Dalam penyampaiannya, Bupati mengatakan bahwa nota keuangan rancangan APBD merupakan satu kesatuan dokumen rencana anggaran daerah dengan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
Nota keuangan merupakan dokumen anggaran yang berisi uraian atau penjelasan atas kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah.
Hal ini tertuang dalam angka-angka pada rancangan APBD untuk memberikan gambaran/deskripsi terhadap formulasi dan skema rancangan APBD, guna memudahkan pemahaman dan memberikan informasi yang lebih jelas.
Tujuannya untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas perencanaan penganggaran, terutama hal-hal yang berkaitan dengan kondisi dan kebijakan anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan daerah, serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam APBD.
Sementara, APBD itu sendiri merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
“APBD memegang peranan strategis dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan daerah yang telah dilimpahkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah,” kata bupati. APBD, selain memiliki fungsi otorisasi, perencanaan dan pengawasan, APBD juga memiliki fungsi alokasi, distribusi serta stabilisasi.
Keberhasilan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, masyarakat akan merasakan apabila pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang memadai dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah juga dituntut untuk mampu mengelola APBD secara efisien, efektif, relevan, ekonomis dan akuntabel.
Rancangan APBD Loteng tahun anggaran 2022, disusun berdasarkan KUA-PPAS tahun anggaran 2022 yang telah disepakati antara pemerintah kabupaten Lombok Tengah dengan DPRD dan telah dilakukan penyesuaian terhadap besaran target pendapatan transfer dari pemerintah pusat untuk menindaklanjuti terbitnya surat direktur jenderal perimbangan keuangan.
Surat itu bernomor S-170/PK/2021 tertanggal 1 Oktober 2021, perihal penyampaian rincian alokasi Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (TKD) tahun anggaran 2022, serta penyesuaian pendapatan transfer antar daerah yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi berdasarkan proporsi dan estimasi dana bagi hasil pajak daerah Provinsi NTB untuk Loteng tahun anggaran 2022.
Penyesuaian tersebut mengacu pada ketentuan peraturan menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2021, tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022, serta hasil konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun Pemprov.
Rancangan APBD Loteng tahun anggaran 2022, juga telah selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam rencana kerja pembangunan daerah tahun 2022 yang mengusung tema “pemulihan ekonomi daerah didukung SDM berkualitas dan unggul, serta infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan” yang dijabarkan ke dalam 6 (enam) prioritas pembangunan.
“Pertama penguatan harmoni sosial dan stabilitas keamanan, kedua meningkatkan sdm berkualitas dan unggul, ketiga mempercepat penurunan kemiskinan, perlindungan sosial dan peningkatan kesempatan kerja, keempat meningkatkan dukungan infrastruktur yang merata serta berwawasan lingkungan untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
Poin kelima pengembangan daya saing produk lokal dan penguatan pembangunan ekonomi kawasan berbasis potensi unggulan, keenam peningkatan akuntabiltas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik yang mudah dan cepat,” jelasnya.
Rumusan tema pembangunan dan prioritas pembangunan tersebut, sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan pemenuhan kebutuhan sebagian besar masyarakat LombokTengah.
Terutama tuntutan pemenuhan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas dan akses layanan publik, percepatan pengurangan kemiskinan, dan percepatan peningkatan indeks pembangunan manusia, akan diupayakan melalui perwujudan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. (Dar)
