Dibalik Tingginya Remitansi, Bambang: PMI Perlu Penanganan Serius

oleh -242 views

LOMBOKSATU – Remitansi yang berasal dari pekerja buruh migran (PMI) di Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai Rp.1,2 milyar tahun 2018. Untuk Lombok Timur menduduki peringkat pertama sebesar 22,33 persen dan terakhir kota Bima 1,60%.

. Bambang Dwi Minardi

Kepala Seksi (Kasi) Informasi Kerja Penempatan dan Perlindungan Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lombok Timur, R. Bambang Dwi Minardi mengatakan, remitensi memiliki dampak besar terhadap perekonomian masyarakat di daerah. Namun disisi lain, berdampak pada kesehatan dan penyakit yang akan ditimbulkan PMI di luar negeri.

“Dibalik remitansi yang besar tentu juga diikuti juga dengan dampak sosial yang ditimbulkan dari banyaknya PMI kita, dampak ini bisa berupa dampak psikologis keluarga yang ditinggalkan dan juga tidak bisa dianggap remeh dari segi kesehatan dan penyakit yang ditimbulkan,” jelas R. Bambang Dwi Minardi, Rabu (18/12/2019) di ruang kerjanya.

Data terbaru, kata Bambang, PMI dari kabupaten Lombok Timur sebanyak 12.697 orang karena itu perlu ada upaya peningkatan kontrol dari semua stakeholder mulai dari tingkat dusun, desa hingga kabupaten dalam hal ini Disnakertrans.

Selain itu, kata Bambang penanganan permasalahan yang timbul dari PMI bisa ditangani secara maksimal untuk mengantisifasi penyakit yang bisa menular.

“Dari segi kesehatan juga kita tidak napikan dan tutup mata bahwa salah satu pintu masuk penyebaran virus HIV/Aids juga dari PMI ini karena kita tidak bisa kontrol gaya hidup PMI kita di negara penempatan,” sambungnya.

Menurutnya, perlu ada penangan serius dalam hal PMI sehingga ke depan Raperda Desa yang akan dibahas di DPRD Lotim tahun ini bisa menambahkan atau dibuat kaur/staf yang khusus menangani PMI.

“Bisa saja disebut, Kaur Informasi, Perlindungan dan Penempatan PMI, sehingga Disnaker punya mitra yang lebih jelas di desa untuk dibekali informasi PT PMI yang punya job order, negara tujuan dan kebutuhan tenaga,” jelasnya.

Upaya tersebut lanjut dia, setidaknya dapat meminimalisir PMI yang andokumented (ilegal). Melalui Kaur itu bisa memberikan informasi kepada dinas kesehatan mengenai warganya yang pulang dari luar Negeri sehingga dinas terkait bisa mengontrol atau melakukan upaya perlindungan kesehatan dari PMI purna tersebut.

“Tidak hanya itu kaur ini juga bisa bersinergi dengan dinas koperasi dan UMKM untuk membimbing PMI yang purna dalam membuka usaha baru sehingga tidak terus menerus menjadi pekerja di luar negeri,” harapnya.

No More Posts Available.

No more pages to load.