Diakhir Jabatan, DPRD Lombok Timur Tetapkan 3 Perda

oleh -187 views

LOMBOKSATU – Diakhir masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupten Lombok Timur periode (2014-2019) menyetujui 3 (tiga) rancangan peraruran daerah (Raperda) yang terdiri atas dua Raperda Inisiatif DPRD dan 1 Raperda APBD Perubahan tahun 2019. Raperda tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna XIII rapat IV masa sidang III tahun 2019 DPRD Kabupaten Lombok Timur, Selasa (30/07/2019).

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, H. Daeng Paelori tersebut, secara umum dewan menilai Raperda Lombok Timur tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang APBD tahun 2019 telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi daerah, dan aspirasi masyarakat sesuai kemampuan daerah.

Pose barsama Bupati Lombok Timur bersama DPRD Lombok Timur

DPRD berharap kepada bupati, setelah ditandatanganinya berita acara Kesepakatan Bersama Antara Bupati dan DPRD Kabupaten Lombok Timur, agar secepatnya menyampaikannya ke Gubernur NTB untuk dievaluasi.

Sementara itu, Bupati Lombok Timur, H.M.Sukiman Azmy menyampaikan, penetapan dua Raperda Inisiatif DPRD yaitu Raperda tentang Perlindungan Produk Lokal dan Raperda tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat serta Pusat Pembelanjaan dan Toko Swalayan, baru dapat dilaksanakan pada rapat paripurna ini karena adanya kewajiban fasilitasi terlebih dahulu terhadap kedua Raperda sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

Hal itu menurutnya, sesuai dengan amanat Pasal 88 dan Pasal 88A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur NTB sesuai surat Nomor 180/416/KUM tanggal 29 Juli 2019, dinyatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.

Bupati Sukiman berharap kehadiran kedua regulasi tersebut menjadi titik awal perlindungan bagi keberadaan produk lokal yang selama ini belum dilakukan secara optimal oleh Pemerintah Daerah. Begitu pula terhadap pengelolaan pasar modern yang selama ini dikeluhkan pengusaha kecil dan UMKM.

Sementara itu terkait Raperda APBD perubahan, bupati menyebut hal ini dilakukan di antaranya untuk penyesuaian asumsi dasar, karena adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat dan adanya perkembangan kebutuhan yang baru untuk mewujudkan program pada tahun berkenaan.

Disampaikan bupati, tidak ada hal krusial yang menjadi perbedaan pendapat mengenai materi perubahan anggaran, baik dari struktur pendapatan maupun strukur belanja. Masukan-masukan dan saran dalam pembahasan Raperda yang disampaikan oleh Anggota DPRD, semuanya sebagai wujud sensitifitas terhadap kebutuhan masyarakat Kabupaten Lombok Timur.

Bupati berharap penetapan APBD Perubahan Tahun 2019 yang lebih awal ini, mempercepat realisasi indikator pembangunan yang telah ditetapkan bersama dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

Berkenaan dengan akan berakhirnya masa kenaggotaan keanggotaan DPRD Kabupaten Lombok Timur Periode Tahun 2014-2019, Bupati Sukiman menyampaikan permohonan maaf dan terimakasih atas kemitraan yang terjalin selama ini.

Bupati berharap, Anggota DPRD yang dipercaya kembali pada periode 2019-2023 untuk melanjutkan kemitraan dengan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan visi Lombok Timur yang adil, sejahtera dan aman.

Usai menetapkan tiga Raperda tersebut, acara dilanjutkan dengan penetapan keputusan dewan tentang persetujuan dewan terhadap pembentukan daerah persiapan Kabupaten Lombok Selatan dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama pemerintah daerah kabupaten Lotim dengan DPRD Kabupaten Lombok Timur.

No More Posts Available.

No more pages to load.