H. Rumaksi Klarifikasi Isu Pembayaran Saksi TPS

oleh -152 views

LOMBOKSATU – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Lombok Timur, H. Rumaksi klarifikasi isu yang terkesan menyudutkan partainya yang sampai saat ini belum membayar uang saksi pada pemilihan umum 17 April 2019 lalu.

“Saya perlu menyampaikan klarifikasi atas informasi yang beredar bahwa Nasdem belum bayar saksi pada pemilu kemarin,” tegas H. Rumkasi yang juga Wakil Bupati Lombok Timur itu, Jumat (31/05/2019) di pendopo Wakil Bupati saat bukan bersama para jurnalis Lombok Timur.

Saksi yang belum dibayar, papar H. Rumaksi ini, adalah saksi yang tidak menyetor hasil rekap TPS sesuai ketentuan yakni form C1 asli. “Tapi faktanya banyak saksi hanya nyetor potocopy rekap, bahkan ada yang bawa rekap satu orang calon, ada juga yang bawa catatan biasa,” jelasnya.

H. Rumaksi juga menyampaikan kronologis, mengapa ia jadi ketua partai Nasdem yang berawal sejak bertemu dengan Surya Paloh lalu memberikan dukungan pada Pilkada 2018 tanpa mahar dari pasangan Sukma (Sukiman-Rumaksi).

“Saat minta dukungan pada Pilkada kemerin, Partai Nasdem memberikan dukungan secara gratis sehingga atas dasar itulah saya berpikir dan menyatakan bersedia sebagai Ketua DPD Nasdem Kabupaten Lombok Timur,’’ kata H Rumaksi.

Lebih lanjut, H. Rumaksi memaparkan, dinamika politik pada masa penyelenggaraan pemilu, terutama terkait dengan dana saksi TPS pada Pemilu. Berkali-kali diundang oleh pengurus DPW Partai Nasdem NTB untuk membahas keuangan saksi sehingga disepakati uang saksi sebesar Rp. 200 ribu per TPS.

Adapun jumlah anggaran untuk keseluruhan saksi TPS di Lombok Timur sekitar Rp.700 juta lebih, namun dana yang terkumpul yang diperoleh dari calon legislatif Partai Nasdem hanya sekitar Rp.400 juta sehingga Parati Nasdem masih butuh dana sekitar Rp.300 juta lebih dana talangan saksi.

Kondisi ini menurut Rumaksi, pihaknya dipanggil Ketum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh untuk membantu partai dan dibebabani untuk menalangi kekurangan Rp.300 juta itu.

“Saya selaku ketua DPD mau tidak mau harus terima beban ini. Pilkada gratis, tapi ternyata kena juga di Pileg,’’ sambungnya dengan nada berseloroh.

No More Posts Available.

No more pages to load.