LOMBOKSATU.com — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2027 sebagai langkah strategis menyusun arah pembangunan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung Kamis (12/02/2026) di Rupatama Kantor Bupati tersebut dipimpin langsung oleh Haerul Warisin dan melibatkan DPRD, pimpinan OPD, camat se-Lombok Timur, akademisi, NGO, serta tokoh masyarakat.
Dalam paparannya, Bupati menekankan capaian indikator makro pembangunan daerah yang menunjukkan tren positif, khususnya pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengendalian kemiskinan, inflasi, serta pertumbuhan ekonomi.
IPM Lombok Timur tahun 2025 tercatat sebesar 72,35, naik 0,87 poin dibanding tahun sebelumnya. Usia harapan hidup mencapai 72,29 tahun, disertai peningkatan harapan lama sekolah 14,08 tahun dan rata-rata lama sekolah 7,71 tahun. Sementara pengeluaran per kapita menyentuh Rp 10,851 juta per tahun.
Pada sektor sosial, persentase penduduk miskin berhasil ditekan menjadi 13,53 persen, turun hampir satu persen dari tahun sebelumnya. Meski garis kemiskinan meningkat menjadi Rp 602.564 per kapita per bulan, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan justru mengalami penurunan, menandakan kondisi kemiskinan yang semakin terkendali.
Bupati juga mengungkapkan laju inflasi Lombok Timur tahun 2025 berada pada angka 3,21 persen, sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya akibat tekanan harga kebutuhan pokok. Angka ini bahkan lebih tinggi dari rata-rata provinsi NTB.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan performa menggembirakan dengan kenaikan lebih dari 6 persen, melampaui rata-rata nasional. “Pergerakan ekonomi masyarakat bisa kita lihat setiap hari. Pertumbuhan ini menunjukkan geliat ekonomi yang semakin kuat,” ujar Bupati.
Ia menyebut keberadaan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) turut mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan peternakan sebagai salah satu penggerak ekonomi lokal.
Melalui forum konsultasi publik ini, Bupati mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk aktif memberi masukan demi menyempurnakan RKPD 2027 agar benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang tepat sasaran.
“Tidak ada pembangunan yang maju tanpa perencanaan matang. Inilah ruang kita bersama menyusun masa depan Lombok Timur,” tegasnya.
Konsultasi publik merupakan tahapan krusial untuk memastikan RKPD selaras dengan kebijakan provinsi, nasional, serta visi pembangunan daerah menuju Lombok Timur SMART.
Dukungan juga disampaikan perwakilan DPRD Lombok Timur yang menilai forum ini sebagai momentum menyatukan komitmen pembangunan daerah yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
