Dompu – Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pengamanan aset milik pemerintah daerah. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, Wahyu Andika, bersama jajaran melaksanakan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu untuk membahas rancangan Nota Kesepakatan terkait pengamanan aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu, Kamis (6/8/2026).
Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis dalam menyelaraskan substansi kerja sama yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pengamanan aset daerah, khususnya melalui percepatan sertipikasi aset tanah, penataan administrasi pertanahan, serta penguatan kepastian hukum terhadap aset milik Pemerintah Kabupaten Dompu.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, Wahyu Andika, menegaskan bahwa sinergi antarinstansi merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola aset pemerintah yang tertib, aman, dan berkelanjutan.
“Pengamanan aset daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, tetapi membutuhkan kolaborasi yang kuat. Melalui nota kesepakatan ini, kami ingin memastikan seluruh aset tanah milik Pemerintah Daerah memiliki kepastian hukum sehingga dapat dikelola secara optimal untuk kepentingan masyarakat,” ujar Wahyu Andika.
Dalam pembahasan tersebut, kedua belah pihak juga menyepakati pentingnya membangun koordinasi yang berkesinambungan agar proses sertipikasi aset pemerintah dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Kerja sama yang akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi landasan bagi pelaksanaan program pengamanan aset secara efektif. Selain memberikan perlindungan hukum terhadap aset milik daerah, langkah ini juga diyakini mampu meningkatkan kualitas tata kelola aset pemerintah serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.
Dengan semakin kuatnya kolaborasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu dan BPKAD Kabupaten Dompu, upaya penataan aset daerah diharapkan semakin optimal sehingga seluruh aset pemerintah dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menunjang pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
