LOMBOKSATU.com – DPRD Lombok Timur menggelar Rapat Paripurna III Masa Sidang I, Selasa (17/10/2023) guna membahas dua Raperda Inisiatif DPRD Tahun Anggaran 2023.
Kedua Raperda itu yakni Raperda Pondok Pesantren dan Raperda Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Perempuan, dan Anak.
Raperda Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Perempuan, dan Anak sebelumnya diusulkan dengan nama Raperda Kabupaten Inklusif.
Namun perubahan nama terjadi setelah Raperda inisiatif DPRD ini mengalami harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) NTB.
Anggota dewan DPRD Lombok Timur Huspiani mengatakan tanggapan atas pernyataan Pemda yang menyebut Raperda ini tidak masuk dalam Propemperda 2023.
“Setelah melakukan Proses Harmonisasi di KUMHAM NTB, judul Raperda dirubah menjadi Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Perempuan dan Anak. Namun secara substansi tidak berubah,” terangnya.
Fraksi-fraksi DPRD juga menekankan komitmen bersama untuk melanjutkan pembahasan Raperda ini dan mengangkat isu-isu inklusif di Lombok Timur.
Pj Bupati Lombok Timur HM Juaini Taofik memberikan jawaban atas penyampaian dua Raperda tersebut. Ia menyatakan dukungan kuat terhadap fasilitasi dan penguatan kelembagaan untuk kemajuan pendidikan pesantren.
Ia mengapresaiai Raperda tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Perempuan, dan Anak.
Menurutnya, pemikiran dan inisiatif DPRD dalam menciptakan regulasi yang mengatur penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, perempuan, dan anak.
Namun ia menegaskan perlunya penyempurnaan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
“Semoga kuantitas dan kualitas regulasi usul-usul inisitif DPRD sebagai payung hukum dalam pelaksanaan agenda pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, akan terus meningkat dari tahun ke tahun,” ujarnya.
