LOMBOKSATU.com – Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy mengumpulkan sejumlah pimpinan OPD untuk tanggap segera terhadap sejumlah kondisi yang terjadi di masyarakat.
Bencana alam yang terjadi beberapa waktu terakhir menjadi perhatian pertama pada rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati itu.
Bupati meminta agar BPBD bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan survei kondisi kerusakan di wilayah yang terdampak bencana.
“Dalam sepekan ke depan sudah menerima rencana anggaran untuk penanggulangan dampak bencana dan kedua OPD tersebut sudah bergerak,” ujar Sukiman, Senin (31/10/2022).
Namun diakuinya kemampuan Pemerintah Daerah dengan Dana Tidak Terduga (DTT) yang tersedia saat ini tidak dapat mencakup keseluruhan.
“Skala prioritas perbaikan jembatan Yatofa yang menghubungkan desa Lendang Belo dengan Desa Montong Betok,” imbuhnya.
Pemasangan bronjongan di Joben, dan perbaikan jembatan Loyok, jembatan menuju Ponpes Syaikh Abdurrahman di Marang Kotaraja, dan perbaikan jembatan penghubung desa Tetebatu dan Tetebatu Selatan.
Kaitan dengan itu pula Bupati meminta BPBD dan PUPR membuat kajian untuk diusulkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Disebutkannya kondisi seperti abrasi, normalisasi Otak Kokok Joben, pemecah gelombang, serta tanggul yang sudah mengalami kerusakan di Labuhan Lombok, juga upaya mencegah sampah dari hulu kembali memenuhi pantai.
Selain itu, bupati juga meminta penanganan kesulitan air bersih warga di sejumlah kecamatan. Kendati sudah memasuki musim penghujan, masih ada kecamatan seperti Keruak dan Jerowaru yang kesulitan mendapatkan air bersih.
Ia mengingatkan jangan sampai masyarakat mempertanyakan keberadaan pemerintah dalam kondisi tersebut.
Bupati juga mendorong percepatan realisasi bantalan sosial sebagai dampak kenaikan BBM beberapa waktu lalu.
Bantalan sosial tersebut didistribusikan kepada masyarakat dengan verifikasi data melalui sejumlah OPD.
Bupati berharap agar bantalan sosial tersebut sudah tersalurakan seluruhnya kepada masyarakat yang berhak menerima pada Desember mendatang.
Untuk bantalan sosial yang berupa barang, ia meminta agar dapat memanfaatkan produk lokal daerah. Upaya ini sekaligus untuk mendorong perputaran ekonomi masyarakat.
Selain sejumlah OPD teknis, pada kesempatan itu hadir pula Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, dan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, juga Kepala Bagian di Setda Lombok Timur.
