LOMBOKSATU.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah, sudah selesai merampungkan reposisi pimpinan dan anggota Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Dengan sudah terisinya AKD ini, kini komisi sudah mulai memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja mereka.
Pemanggilan dilakukan untuk melakukan koordinasi dalam menjalankan program. Seperti yang dilakukan jajaran Komisi 1 DPRD sudah memanggil dinas terkait yang menjadi mitra mereka.
Pemanggilan dilakukan untuk membahas beberapa program yang di anggap urgen untuk bisa dilaksanakan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah, H Ahmad Supli menyatakan bahwa pihaknya di Komisi I sudah mengundang OPD yang menjadi leding sektor terkait.
Untuk melakukan inventarisir hal- hal yang sekiranya bisa menjadi wadah percepatan untuk hal- hal yang sifatnya harus di segerakan untuk dilakukan.
“Seperti misalnya kita panggil BPKAD dan kita titik tekannya pada pemberdayaan aset, jadi kita bersepakat untuk menyegerakan terkait masalah aset. Karena itu salah satu hal yang sangat urgen,” ungkap H Ahmad Supli kepada wartawan, Minggu kemarin (20/03/2022).
Selain BPKAD oleh Komisi I juga sudah memanggil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan membahas terkait tindaklanjut dari adanya program Komisi I yang lalu bersama Dukcapil terkait memperoses Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) penyelenggaraan administrasi kependudukan.
“Cuma dari hasil kita berdiskusi dengan dukcapil memang tidak terlalu urgen untuk kita dorong percepatan penyelesaian hal-hal terkait dengan Ranperda itu.
“Sehingga kita tekankan yang terkait data kematian yang ternyata tidak pernah ada, sehingga itu yang lebih kita sepakati untuk mendorong supaya ada mekanisme pelaporan jika ada yang meninggal,” tambahnya.
Karena memang selama ini tidak jarang banyak yang terkendala akibat tidak ada data kematian ini. Sehingga urgensi untuk mengatur ini, mengingat data pelaporan kematian di setiap perhelatan Pileg, Pilkada dan berbagai hal lainnya malah sering orang yang sudah meninggal masih muncul namanya.
Termasuk program- program sosial justru sering menjadi persoalan di masyarakat karena tidak falidnya data. “Sehingga penting untuk ada mekanisme pelaporan kematian,” terangnya.
Pihaknya juga membahas persoalan di Sat Pol PP mengingat di Sat Pol PP banyak yang honor dan oleh kebijakan pemerintah pusat pada tahun 2023 tidak ada lagi yang namanya tenaga honor.
Maka harus di antisipasi kebijakan tersebut, mengingat kebijakan itu berlaku pada tahun 2023. Dan disepakati bersama BKPP yang mengurus pegawai agar ada trobosan baru.
“Supaya ini untuk mengantisipasi persoalan yang kaitan dengan kebijakan pemerintah pusat itu. Nanti kita terus berkoordinasi mencari jalan keluar bagaimana jalan terbaiknya. Termasuk berbagai persoalan lainnya dengan beberapa OPD kita lakukan pembahasan,” tegasnya.(Dar)
