LOMBOKSATU.com – DPRD Lotim kembali menggelar rapat paripurna XII masa sidang III rapat kedua dengan agenda tanggapan fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar bupati tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021, Selasa (21/06/2022).
Dalam paripurna tersebut, Fraksi-fraksi DPRD Lotim meminta penjelasan eksekutif terkait beberapa hal yang dinilai ada perbedaan realisasi anggaran 2021 lalu.
“Realisasi anggaran pada LKPJ Kepala Daerah tahun 2021 beberapa bulan yang lalu dengan LKPJ APBD 2021 terdapat perbedaan yang sangat mencolok baik pada realisasi pendapatan maupun belanja,” ujarnya Farouk Bawazier selaku penyampai pandangan fraksi.
Disebutkan, PAD pada LKPJ bupati 77,48 % sedangkan Pada LKPJ APBD 90,77 %. Untuk Belanja Daerah Keseluruhan pada LKPJ Bupati 91,01 %, sedangkan pada LKPJ APBD 2021 87,80 %.
Karena itu, ia berharap agar Pemerintah Daerah hanya tidak Fokus pada upaya peningkatan produksi semata tetapi hendaknya dapat merumuskan kebijakan yang mengarah pada upaya stabilitas harga komoditas pertanian dan peningkatan nilai tambah hasil bagi petani.
Dengan telah dikeluarkannya surat Edaran Menpan-RB No. B/185M.SM.02.03/2022 tentang status Kepegawaian dilingkungan instansi pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, terkait hal itu ia mempertanyakan sikap pemerintah daerah.
Ia menegaskan, UMKM terbukti tetap eksis dimasa Covid 19, perlu mengusulkan program pemberdayaan melalui pelatihan dan pengadaan alat pendukung serta permudah perijinannnya.
Perlunya peran pemerintah daerah terhadap terjangkitnya hewan sapi oleh penyakit mulut dan kuku agar lebih dapat terkendali sehingga tidak merugikan petani ternak.
Meningkatkan produksi, produktifitas dan nilai tambah untuk daya saing produk unggulan daerah dan meningkatkan kualitas sektor pariwisata dan investasi daerah yang didukung oleh regulasi dan keamanan wilayah.
Infrastruktur masih belum merata disemua wilayah, seperti pembangunan gedung sekolah, masih terfokus di sekolah negeri saja dan masih banyak jalan yang belum dihotmix.
Di sektor kesehatan, ia berharap agar pelayanan kesehatan terhadap masyarakat bisa lebih maksimal. Termasuk kepada dinas terkait untuk dapat meningkatkan pengelolaan aset Daerah sehingga dapat meningkatkan PAD.
Menyusun strategi terpadu peningkatan IPM Kabupaten Lombok Timur dengan melibatkan semua Stakcholder sehingga memiliki daya ungkit untuk meningkatkan IPM Kabupaten Lombok Timur.
Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembangunan dan realisasi anggaran Pembangunan di Kabupaten Lombok Timur sehingga seluruh perencanaan pembangunan dapat dipastikan dinikmati oleh masyarakat.
Kinerja dan hasil Pencapaian BUMD-BUMD untuk PAD Kabupaten Lombok Timur agar dievaluasi dan jangan dibiarkan berjalan ditempat.
Mohon Penjelasan terhadap status Lombok Hospital didesa Apitaik Kecamatan Pringgabaya,status hukum model kerjasama antara Pemda dengan pihak terkait.
Ia juga meminta kepada untuk melakukan evaluasi menyeluruh pada penggunaan anggaran penanganan covid 19 diseluruh Pemerintahan Desa.
Terkait perusahaan jasa penyalur tenaga kerja migran yang berkantor pusat maupun cabang yang berdomisili di Lombok Timur perlu di data dan di klarifikasi.
Meminta kepada Pemda untuk memberikan Klarifikasi secara luas kepada masyarakat terhadap informasi kredit sapi yang mengatasnamakan kerjasama antar Pemda Kabupaten Lombok Timur dengan Pihak Salah satu Bank Pemerintah.
Perlu penjelasan terhadap masih mahalnya minyak goreng, kelangkaan pupuk dan pendistribusian dana Bansos Hibah. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Lain-lain Pendapatan yang sah.
