LOMBOKSATU.com – Karut marut pembangunan sejumlah proyek di Lombok Tengah mulai mendapat sorotan dari kalangan legeslatif.
Anggota DPRD Lombok Tengah Lege Warman mengaku sangat menyayangkan kondisi ini. Menurutnya, berbagai persoalan proyek fisik yang terjadi belakangan ini disebabkan banyak faktor.
Penyebab pertama karena lemahnya pengawasan dari dinas terkait. Dalam persoalan ini, pihak dinas terkesan acuh tak acuh dengan program yang dijalankan.
Hal ini kemudian memunculkan dugaan terhadap pihak kontraktor leluasa untuk mengambil keuntungan sebanyaknya dengan mengorbankan kualitas proyek yang sedang dikerjakan.
Eksekusi anggaran yang lamban juga dianggap sebagai salah satu penyebab amburadulnya pelaksanaan proyek selama ini.
Proyek yang dianggarkan di APBD murni tidak jarang dikerjakan menjelang pembahasan APBD perubahan.
Akibatnya, pihak kontraktor harus berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan sehingga proyek akhirnya tidak selesai tepat waktu. Kalaupun jadi, besar kemungkinan dikerjakan asal-asalan.
“Yang selalu kami kritisi adalah pelaksanaan proyek fisik yang dianggarkan pada APBD murni tapi dilaksanakan pada APBD perubahan yang waktunya hanya tiga sampai empat bulan saja,” kata Lege via handphone, Kamis (13/01/2022).
Sehingga menurutnya, sangat mustahil proyek konstruksi yang sangat rumit bisa dikerjakan tepat waktu. “Ini yang menyebabkan kenapa setiap tahun persoalan seperti ini selalu terulang,” kata Legewarman.
Berangkat dari fakta tersebut pihaknya selalu menyarankan agar program bangunan konstruksi dilaksanakan lebih awal, sehingga kontraktor tidak kehabisan waktu.
Selain itu, permasalahan pengerjaan proyek konstruksi disebabkan kurangnya pemahaman PPK terhadap dunia konstruksi. Akibatnya, PPK dan para pejabat di dinas sangat rentan untuk dikibuli oleh oknum kontraktor.
Adapun pengawasan dari DPRD, kata Lege, tetap dilakukan. Yang mana ada persoalan pihak DPRD Lombok Tengah tetap turun ke lapangan.
Namun perlu diketahui kata Lege, tidak semua persoalan diketahui oleh dewan. Banyak persoalan persoalan yang diakuinya selama ini luput dari perhatian.
Sehingga dalam hal seperti ini perlu adanya kerjasama yang baik dari seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya program pemerintah.
Terlepas dari hal tersebut pihaknya mendorong aparat penegak hukum mengungkap jika ada indikasi melanggar hukum dalam pengerjaan proyek konstruksi di Lombok Tengah dan menyeret siapapun yang terlibat di dalamnya.
#Jurnalis: DARWIS | Editor: AM. ALIYA
