FKD Batukliang Sebut Pengadaan Randis Kadus Sangat Dibutuhkan

oleh -59 views
Kepala Dusun Karang Ide I Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata (kanan) saat bersilaturahmi dengan Sekretaris FKD
Kepala Dusun Karang Ide I Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata (kanan) saat bersilaturahmi dengan Sekretaris FKD Kecamatan Batukliang

LOMBOKSATU.com – Rencana pengadaan kendaraan dinas (Randis) kepala dusun (Kadus) mendapat dukungan penuh dari sejumlah kepala desa (Kades). Salah satunya Forum Kepala Desa (FKD) Kecamatan Batukliang.

Sekretaris FKD Kecamatan Batukliang Lalu Ali Junaidi berpendapat, pengadaan randis Kadus ini sangat rasional. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Tentunya, kendaraan ini ke depannya akan sangat bermanfaat, tak hanya bagi Kadus secara personal tapi juga bagi masyarakat.

Alasannya, kadus akan lebih leluasa lagi membantu pelayanan kepada masyarakat dengan adanya kendaraan operasional. ‘’Orang sakit misalnya, kan mereka bisa menggunakan kendaraan operasional itu untuk pergi berobat,’’ ujar Lalu Ali Junaidi, Rabu (25/8/2021).

Bahkan menurutnya, kendaraan operasional kadus berupa sepeda motor ini bisa lebih bermanfaat dari pengadaan mobil ambulans. Terutama bagi masyarakat yang kondisinya tinggal di pemukiman padat dan gang sempit.

Kendaraan ini juga akan sangat bermanfaat bagi masyarakat dusun yang geografisnya cukup luas. Ketika terjadi permasalahan di suatu dusun, seorang kadus tak perlu lagi membantu pelayanan masyarakat sepenuhnya karena sudah memiliki kendaraan operasional.

Apalagi melihat geografis wilayah Lombok Tengah yang beragam. Seperti wilayah-wilayah dengan daerah terjal atau sepadan hutan. ‘’Saya rasa manfaatnya akan sangat banyak sekali andai motor kadus ini diadakan,’’ tambah Kades Barabali ini.

Untuk itu, Pemda didorong tak perlu ragu lagi untuk merealisasikan visi misi bupati dan wakil bupati Lombok Tengah demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Karena persoalan ini bukan semata-mata untuk memenuhi janji politik.

Lebih dari itu, manfaatnya akan sangat banyak untuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. ‘’Meski mungkin regulasinya yang perlu diubah. Karena pemda dan kadus tak punya hubungan kerja langsung, kan bisa dititip melalui penambahan alokasi dana desa (ADD),’’ ujar Junaidi.

Dengan demikian, kendaraan ini ke depannya bisa menjadi aset desa. Pemeliharaannya juga bisa dilakukan oleh desa dengan penamabahan ADD seterusnya. Beda halnya kemudian jika pemda akan mengadaan kendaraan ini secara langsung.

Pemeliharaannya tidak mungkin ujuk-ujuk diserahkan kepada anggaran desa. ‘’Makanya saya pikir, aturan mainnya mungkin yang perlu diubah,’’ pungkasnya.

Sementara itu salah seorang kepala dusun Amaq Mandalika menambahkan, pengadaan kendaraan operasional kadus ini memang tak urgen seperti pro kontra yang terjadi di lembaga DPRD Lombok Tengah. Akan tetapi, pengadaan ini dirasaknya cukup penting mengingat tugas pokok dan fungsi seorang kepala dusun.

Mereka bekerja melayani masyarakat 24 jam. Mereka tidak hanya membantu kepala desa secara administratif saja, melainkan ragam hal. Seperti mengurus adat istiadat dan membantu masyarakat yang mendapatkan persoalan, seperti musibah kematian dan persoalan masyarakat lainnya.

“Saya rasa semua teman-teman kepala dusun sangat membutuhkan kendaraan operasional ini,’’ ujar Kadus Karang Ide I Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata ini.

Bukan semata-mata untuk menagih janji politis bupati dan wakil bupati Lombok Tengah. Lebih dari itu, pengadaan kendaraan operasinal ini sangat diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.

‘’Kalau teman-teman kadus yang letak geografis desanya tidak luas, mungkin tidak terlalu membutuhkan. Tapi coba bayangkan tempan-teman kadus di daerah selatan, geografisnya luas, pemukiman masyarakatnya juga tercecer. Saya mereka sangat membutuhkan bantuan kendaraan operasional untuk melayani masyarakatnya,’’ tambahnya.

Untuk itu, Amaq Mandalika berharap, pemda segera mencarikan solusi terbaik untuk bisa memenuhi kendaraan operasional ini. Andaikata kemudian tetap terjadi pro kontra seperti sekarang, dirasanya pasti ada solusi terbaik. Sehingga janji politik bupati dan wakil bupati terpenuhi di samping kadus juga akan bisa lebih maksimal melayani masyarakatnya.

‘’Saya rasa pasti ada solusi. Pro dan kontra antara dewan dan pemda itu biasa. Karena persoalan ini juga belum dijelaskan sepenuhnya oleh pemda. Nanti kalau mereka sudah bertemu, pasti ada jalan terbaik,’’ tandasnya. (dar)

No More Posts Available.

No more pages to load.