Terus Membaik, Persentase Warga Miskin Loteng Peringkat Lima di NTB

oleh -245 views
Rapat koordinasi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka pengentasan kemiskinan

LOMBOKSATU.com – Angka kemiskinan di Lombok Tengah (Loteng) terus menurun. Tahun 2015, jumlah warga miskin sebesar 16,26 persen. Tahun 2020 berhasil ditekan ke angka 13,44 persen atau 128 ribu jiwa. Angka ini menempatkan Lombok Tengah di urutan ke lima dari 10 kabupaten/kota di NTB.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lombok Tengah, H. Syamsudin saat menghadiri rapat bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Lombok Tengah di Balroom Kantor Bupati, Selasa (16/03/2021).

Dikatakannya, penentuan warga miskin melalui kajian yang matang. Survey dilakukan dengan melihat berbagai aspek, mulai dari hunian, tingkat kecukupan pangan, gizi, dan keburuhan pokok lainnya. Selama survey, warga akan disuguhkan dengan pertanyaan yang detil yang berkaitan dengan keburuhan harian.

Dengan pola kerja yang dijalankan saat ini, pihaknya meyakini hasil survey yang dilakukan tim BPS benar-benar akurat dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sesuai fakta.

Untuk itu pihaknya berharap kedepan TKPKD bisa terus membuat trobosan-trobosan baru, sehingga angka kemiskinan bisa ditekan semaksimal mungkin.

Sementara itu Bupati HL. Pathul Bahri mengatakan, penurunan angka kemiskinan di Lombok Tengah patut disyukuri. Ini membuktikan program kerja selama ini telah dijalankan dengan baik. Persentase warga miskin di Lombok Tengah saat ini lebih baik dari provinsi yang saat ini masih di angka 14 persen lebih.

Dikatakan Pathul, pengentasan kemiskinan merupakan salah satu program prioritas pemerintah daerah. Hal itu bisa dilihat dengan besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk membiayai program-program yang berkaitan dengan kemiskinan.

Namun demikian kata bupati, pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggungjawab TKPKD, melainkan seluruh jajaran pelayan masyarakat di daerah ini. Sehingga pihaknya menekankan setiap SKPD harus bekerjasama dan memiliki program yang sama dengan TKPKD.

Lebih lanjut Pathul menjelaskan, peningkatan taraf hidup dan tercapainya pelayanan maksimal bagi masyarakat terus diupayakan. Optimalisasi pelayanan dan kebutuhan di sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan, menjadi salah satu fokus pemerintahan Pathu-Nursiah.

Berbagai keluhan masyarakat seputar pelayanan di RSUD, Dukcapil, dan instansi terus dicari solusinya, salah satunya dengan memaksimalkan aparatur sipil negara (ASN) di instansi yang bersangkutan.

Para pejabat yang sudah tidak produktif terlebih sudah terlalu lama di satu instansi, akan dipindahkan. Hal ini sebagai upaya penyegaran di tubuh birokrasi dan optimalisasi pelayanan di masing-masing SKPD.

Selain itu pihaknya juga menyoroti rumitnya proses pengurusan bantuan sosial (Bansos) kesehatan untuk warga miskin.

Menurutnya, selama ini pengurusan administrasi bansos sangat lamban. Hal itu disebabkan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi penerima bansos.

Bayangkan saja kata Pathul, sebelum mendapat persetujuan pembiayaan dari rumah sakit, calon penerima bantuan sosial (Bansos) harus mendapat persetujuan dinas sosial dan dinas kesehatan.

Untuk mendapatkan rekomendasi dari kepala dinas, warga terkadang harus menunggu cukup lama. Belum lagi ketika kepala dinas yang bersangkutan tidak ada di tempat, tentu akan jadi masalah bagi pemohon.

Sehingga, pihaknya berharap kedepan alur pelayanan bansos dipangkas. Kedepan permohonan bansos kesehatan tidak perlu lagi melalui dinas sosial, tapi langsung ke dinas kesehatan.

“Muaranya kan ada di dinas kesehatan, jadi kenapa tidak langsung diurus disana,” kata Pathul.

Untuk itu pihaknya menekankan kepada seluruh jajaran pelayan masyarakat di Lombok Tengah agar lebih peka terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pelayanan warga miskin.

Dalam kesempatan tersebut politisi Partai Gerindra tersebut juga menyerahkan kepemimpinan TKPKD kepada Wakil Bupati HM. Nursiah.

“Di pusat penanggulangan kemiskinan diketuai Wapres, begitu juga di daerah selalu wakil gubernur dan wakil bupati. Sehingga saya harus menyerahkan tanggungjawab ini. Besar berharap agar kedepan TKPKD lebih baik,” pungkasnya. (dar)

No More Posts Available.

No more pages to load.