Sengketa Lahan Masyarakat Suela, HM. Syamsul Luthfi Berharap Pemkab Lombok Timur Kedepankan Musyawarah

oleh -177 views

LOMBOKSATU.com – Anggota Komisi II DPR RI, HM. Syamsul Lutfhi angkat bicara soal sengketa lahan antara masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur yang berlokasi di wilayah Kecamatan Suele.

Anggota DPR RI, HM. Syamsul Luthfi

Menurutnya, untuk menyelesaikan masalah sengketa lahan yang terjadi di kawasan yang dianggap sebagai RTH Petandakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, maka seyogyanya harus melibatkan balai pemantapan kawasan hutan (BPKH) wilayah VIII Denpasar yang berada di bawah Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

“Karena lembaga inilah yang berhak melakukan rekonstruksi batas, yang berhak menetukan tapal batas sesuai dengan SK Kemenhut Nomor: 22/II/2012. Posisi Pemda dalam hal ini adalah sebagai pihak yang melakukan kerjasama dengan Kementerian Kehutanan untuk mengelola aset Negara di bawah Kemenhut,” tegas Legislator Partai NasDem Dapil Lombok itu, Senin (20/04/2020).

Jadi, menurutnya, kawasan yang dimaksud Pemda itu, bukan aset daerah tapi aset Negara. Dan untuk menetukan batas-batasnya harus melalui rekonstruksi BPKH Wilayah VIII Denpasar sehingga sangat ceroboh dan arogan Pemda, apabila Pemda melakukan tindakan yang menimbulkan keresahan masyarakat di tengah situasi Covid-19.

“Ingat Inpres Nomor: 4 tahun 2020 mengamanatkan kepada Pemda untuk fokus menyelesaikan masalah Covid-19. Bukan melakukan langkah yang tidak penting dan bukan prioritas saat ini. Jadi tolong Pemda jangan bersikap arogan,” tegas Wakil Bupati Lombok Timur periode 2008-2013 itu.

Ditegaskan, bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu ada aturan mainnya, tidak mengedepankan pendekatan kekuasaan tapi pendekatan sosial. “Kita hidup berbangsa dan bernegara sesuai aturan. Tidak boleh ada intimidasi pada masyarakat. Jadikan aturan sebagai panglima,” tegasnya.

Syamsul Luthfi juga mengingatkan, kepemimpinan itu hanya lima tahun, kepemimpinan itu bukan seumur hidup. Oleh karena itu mari berikan warisan yang baik pada generasi ke depannya. “Mari kedepankan asas musyawarah untuk mufakat. Silakan pihak-pihak terkait dan berkonflik dipanggil duduk bareng, supaya masing-masing pihak memberikan argumentasi. Jangan sedikit-sedikit melapor kepada pihak keamanan,” tegasnya.

“Saya selaku anggota Komisi II yang membidangi pertanahan di bawah BPN punya kepentingan untuk meluruskan, karena sejengkal tanah di Republik ini tidak ada yang tidak bertuan. Harus jelas kepemilikannya,” tegas kakak kandung TGB itu.

Ia sangat menyayangkan sikap pemerintah daerah apalagi melakukan pemagaran di lahan yang sudah dikuasi masyarakat selama puluhan tahun dengan memerintahkan Polisi Pamong Praja (Pol.PP).

“Sekali lagi, saya sangat menyayangkan tindakan arogan di tengah suasana kebatinan masyarakat yang dilanda Covid-19. Kok masih tega melakukan langkah-langkah yang kontra produktif untuk penuntasan masalah bangsa yang sedang kita hadapi sekarang ini,” tegasnya.

Lebih lanjut dipaparkan, pemagaran lahan yang sudah digarap masyarakat selama puluhan tahun itu menurutnya kurang pas. Selaku orang yang pernah diamanatkan menjadi Wakil Bupati Lombok Timur sangat mengetahui sejarah, bahakan SK Menteri Kehutanan Nomor 22/II/2012 merupakan jawaban dari surat wakil bupati atas nama pemerintah dearah yang bersurat pada saat itu.

“Silakan tanya Kementerian Kehutanan, baru mengambil keputusan. Bahkan beberapa waktu lalu sudah ada pertemuan untuk ganti rugi, pada tahun 2012 dan pada masa kepemimpinan Bupati Ali Bin Dachlan sudah dilakukan pertemuan kembali untuk membicarakan harga ganti rugi,” tegasnya lagi.

“Saya tahun 2008-2013 pernah diamanahkan masyarakat jadi wakil bupati, tapi kita tidak pernah bereaksi pada saat itu terkait dengan lahan yang dikuasai masyarakat, karena kita menyadari pada saat itu sudah puluhan tahun masyarakat mendiami kawasan itu,” tuturnya.

Bahkan lanjutnya, di kawasan RTK Kopang 1 dan Kopang 2 tanah itu telah disertifikatkan, sementara sengketa lahan itu di RTK Kopang 2, terutama yang masuk kawasan Kebon Raya Lombok dan yang masuk jadi Kantor Polsek Suela. “Silahkan tanya ahli sejarah, terutama orang tua yang tahu tentang sejarah penguasaan lahan tersebut,” ulasnya.

Ia juga menyorot tentang bergerombolnya aparat polisi pamong praja yang melakukan pemagaran di lahan tersebut di tengah pemerintah memberlakukan social distancing. “Kita sangat sayangkan hal itu,” ujarnya sembari mengatakan, akan membawa persoalan ini ke DPR RI untuk dibahas nanti.

No More Posts Available.

No more pages to load.